Mahfud MD Bicara Reformasi Hukum Nasional, PDIP: Jadi Bahan Visi Misi Capres-Cawapres
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan reformasi hukum nasional akan menjadi bagian dari visi misi pasangan capres-cawapres yang akan diusung partainya.
Hal itu disampaikan saat Forum Group Discussion dengan tema “Reformasi Sistem Hukum Nasional: Pendekatan Ideologi, Konstitusi dan Budaya Hukum” digelar secara daring dan luring di Gedung Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).
Hadir dalam diskusi itu Menkopolhukam Mahfud MD untuk berbicara mengenai reformasi hukum nasional.
Hasto menyebutkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang meminta agar Mahfud dihadirkan untuk berbicara di forum resmi partai.
"Saya sedang di Subang saat itu ditelepon oleh beliau (Bu Mega, red). ‘Coba tolong dibaca pernyataan Prof. Mahfud. Sudah memiliki konsepsi reformasi hukum. Supaya diundang di partai, diikuti seluruh kader partai dari DPD dan DPC. Maka di acara ini ada 441 DPD dan DPC seluruh Indonesia," ujar dia.
Hasto juga menyebutkan hukum terletak pada dua dimensi, yakni kebenaran dan keadilan.
"Partai ingin mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang dibahas menjadi bagian dari visi-misi capres-cawapres yang akan diusung PDI Perjuangan," imbuh dia.
Tak hanya itu, Hasto mengatakan reformasi hukum menjadi penting dan pihaknya ingin agar sejarah hukum Indonesia digali kembali.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan reformasi hukum akan menjadi bagian dari visi-misi capres-cawapres yang akan diusung partainya
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas