Mahfud MD Cawapres, Elektabilitas Jokowi Bakal Makin Meroket
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin tak kaget jika nanti Joko Widodo memilih Mahfud MD untuk jadi pendampingnya di Pilpres 2019. Pasalnya, sang petahana memang sangat cocok dipasangkan dengan mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyampaikan, Mahfud merupakan figur komplet karena berpengalaman di ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai guru besar hukum, tambah Ujang, Mahfud juga kerap menjadi rujukan publik dalam berbagai masalah.
“Dia juga berlatar belakang santri NU dan KAHMI, organisasi mahasiswa besar di Indonesia. Mahfud bisa diterima kelompok NU dan Muhammadiyah,” ungkap Ujang kepada wartawan, Selasa (10/7).
Selain itu, lanjutnya, Mahfud bisa jadi pemecah deadlock antara partai pendukung Jokowi yang ngotot mengajukan cawapres masing-masing. Pasalnya, Mahfud adalah sosok yang bisa diterima semua partai tersebut.
Menurut Ujang, langkah strategis yang harus diambil Jokowi untuk memastikan kemenangan di Pilpres 2019 adalah memilih figur bersih dan bisa meningkatkan elektabilitasnya. Peningkatan elektabilitas dia anggap lebih penting dibanding keterwakilan politik.
"Jokowi dan partai pendukungnya bisa saja memilih figur dari luar Jawa sebagai cawapres. Namun langkah itu belum tentu efektif jika tidak bisa menambah elektabilitas,"
Mengenai keterwakilan politik, Ujang mengatakan hal itu bisa dilakukan Jokowi saat membentuk kabinetnya nanti. Figur-figur dari luar Jawa yang kompeten dan berintegritas harus dipertimbangkan masuk dalam kabinet Jokowi.
“Jadi sangat rasional kalau Pak Jokowi meminang Mahfud MD karena dia intelektual dan bersih. Mahfud adalah figur yang tidak tersandera masalah hukum,” ucap Ujang. (dil/jpnn)
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin tak kaget jika nanti Joko Widodo memilih Mahfud MD untuk jadi pendampingnya di Pilpres 2019
Redaktur & Reporter : Adil
- Putusan Mardani Maming Sesat Hukum, Mahfud Md: Kejaksaan Harus Buka Lagi Perkaranya
- Kepala BPJPH Mewajibkan Label Halal ke Barang yang Dijual, Mahfud: Itu Salah
- Disemprot Mahfud soal Undangan Kementerian untuk Acara Pribadi, Mendes Yandri Kaget
- Undang Kades ke Acara Pribadi Pakai Surat Berkop Kementerian, Yandri: Saya Baru Jadi Menteri
- Disentil Mahfud MD soal Surat Menteri untuk Acara Pribadi, Yandri Susanto Bereaksi Begini
- Keras! Wanto Anggap Surat yang Diterbitkan Yandri Susanto Bentuk Abuse of Power