Mahfud MD dan Edward OS Hiariej jadi Menkumham Pilihan Generasi Milenial

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI) melakukan survei siapa calon Menkumham untuk periode 2019-2024. Survei yang dilakukan sejak 21 Mei hingga 3 Agustus 2019 ini berhasil mendapatkan 1.145 responden berdasarkan one vote one IP Address.

Dari hasil survei yang didapat, karakteristik usia responden terbanyak berasal dari kalangan milenial. Yakni 18-34 sebanyak 442 responden, usia 45-54 tahun 338 responden dan 50 tahun ke atas 297 responden. Sementara 68 responden tidak memilih pertanyaan usia ini.

Untuk jenis kelamin responden dalam survei ini terbanyak, yakni laki-laki dengan 581 responden, perempuan 128 responden, dan 19 responden tidak memilih. Kemudian untuk pekerjaan responden saat ini, pegawai swasta menduduki peringkat pertama terbanyak yakni 597 responden.

Kemudian, disusul pelajar/mahasiswa 117 responden, PNS 224 responden, pegawai BUMN 39 responden, tidak bekerja 100 responden, advokat dan notaris 53 responden. Sementara, 19 responden tidak menjawab pertanyaan ini.

Soal hasil surveinya, menurut Hans juru bicara AMPHI, sebanyak 462 responden menginginkan pakar hukum menjabat Menkumham, 329 responden memilih akademisi. Kemudian, 89 responden ingin dari internal kementerian.

"Untuk calon Menkumham periode 2019-2024 pilihan generasi milenial dan netizen, di urutan pertama bercokol nama Mahfud MD (mantan ketua MK) yang meraih suara 474 responden, disusul Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej dengan perolehan 260 suara responden," kata Hans di REQ Space, Jakarta, Sabtu (3/8).

Sementara urutan ketiga ada nama Dr Zainal Arifin Mochtar dengan 130 suara responden, disusul nama Haris Azhar (direktur eksekutif Lokataru) 69 suara responden.

Nama Mahfud dan Eddy OS Hiariej juga sebelumnya masuk radar calon Jaksa Agung yang diidam-idamkan generasi muda. Bahkan mereka mengalahkan nama-nama jaksa internal Kejaksaan Agung. Menurut Hans, generasi milenial memilih sejumlah nama tersebut lantaran berkompeten dan bisa membawa perubahan di Kementerian Hukum dan HAM.