Mahfud MD Dukung Moratorium Remisi Koruptor

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung kebijakan moratorium remisi bagi terpidana koruptor maupun teroris. Menurutnya, terobosan yang dilakukan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana itu layak diapresiasi. “Saya sangat setuju itu. Soal hukum aturannya memang bisa diperdebatkan,” kata Mahfud di Jakarta, Kamis (3/11).

Dikatakannya, koruptor itu harus dihukum berat, sebab keberadaan mereka merusak masa depan bangsa. Karenanya, hukuman yang setimpal dengan memperketat  remisi terhadap koruptor dinilainya hal yang wajar. “Dikatakan moratorium itu melanggar UU, rasanya tidak juga,” ujar mantan Menteri Hukum dan HAM itu.

Meski UU Pemasyarakatan menjelaskan remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana. Namun lanjut Mahfud, menurut UU itu juga ketentuan dan syarat-syaratnya diatur sesuai Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku.

Dalam PP itu dikatakan, salah satu syarat pemberian remisi atau pembebasan bersyarat itu harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat. "Rasa keadilan inilah yang bisa diperdebatkan secara hukum karena ukurannya terlalu abstrak," ucapnya.