Mahfud MD: Gaji Pejabat Tak Harus Naik
Senin, 31 Januari 2011 – 07:47 WIB
Dia berharap, pejabat juga tidak berbondong-bondong mengusulkan kenaikan gaji. Sebab tugas negara yang harus diemban jauh lebih penting disbanding dari pembahasan gaji. "Saya kira itu bukan soal gaji lah. Tapi bagaimana meminimalisir konflik dan kepentingan politik di dalam internal tubuh pemerintah," paparnya.
Baca Juga:
Manajemen pemerintahan di Indonesia, kata Mahfud, masih belum sempurna. Masih saja ditemui sejumlah pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. "Itu yang terjadi, jabatan pemerintah sering jadi alat tawar-menawar untuk mengunci dan mengancam pihak lain," tandas Mahfud.
Oleh karena itu, dia sangat mendukung adanya perbaikan manajemen perintahan yang lebih baik. Termasuk dalam penanganan kasus korupsi. "Imunitas masyarakat terhadap korupsi jadi berkurang. Sekarang kalau mendengar berita korupsi sudah biasa. Justru ini yang bahaya," terangnya.
Mahfud mencontohkan hal lain, misalnya manajemen pemerintahan terhadap bencana yang sering terjadi di tanah air. "Bencana yang disebabkan kecelakaan dan banyak terjadi di mana-mana. Itu disebabkan manajemen pemerintah yang kurang baik. Bukan kesalahan alam," lanjut Mahfud.
SURABAYA - Mahkamah Konstitusi (MK) tak setuju jika anggaran dan pendapatan negara (APBN) dihamburkan untuk menggaji pejabat tinggi negara. Bahkan
BERITA TERKAIT
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad