Mahfud MD: Jangan Lagi Ada Kecurigaaan Militer Anti-HAM
jpnn.com, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak agar jangan ada lagi kecurigaan bahwa militer anti-HAM (Hak Asasi Manusia) di zaman reformasi seperti sekarang ini.
Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi Markas Komando Pasukan Marinir (Pasmar) TNI Angkatan Laut di Jakarta.
"Di era reformasi ini, pertahanan dan keamanan harus diletakkan dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia yang sudah masuk dalam undang-undang dan juga sudah dijadikan bekal bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya," kata Mahfud dalam pernyataan tertulis, Rabu.
Mahfud memastikan bahwa prajurit TNI juga sudah memiliki buku saku tentang tata cara melaksanakan pertempuran sesuai dengan hukum humaniter internasional.
"Hari ini saya melihat bahwa prajurit TNI sudah mempunyai buku saku tentang tata cara melaksanakan pertempuran sesuai dengan hukum humaniter internasional. Jangan ada lagi kecurigaan bahwa militer anti-hak asasi," katanya.
Dalam kunjungan itu, Menko Polhukam menyampaikan rasa bangganya karena TNI, khususnya TNI AL, memiliki pasukan khusus antiteror dengan kemampuan teknik, dan didukung peralatan yang cukup memadai.
"Yang terpenting adalah mereka mempunyai semangat berjuang yang tinggi untuk mempertahankan kelangsungan Negara Republik Indonesia yang diraih kemerdekaannya dengan susah payah," katanya.
Sebagai pewaris kemerdekaan, kata dia, generasi penerus memiliki tanggung jawab sebagai anak bangsa untuk selalu menjaga kemerdekaan, kedaulatan, kemakmuran, serta memajukan bangsa berdasarkan fungsi masing-masing.
Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak agar jangan ada lagi kecurigaan bahwa militer anti-HAM.
- Terima DPP PATRIA, Menteri Natalius Pigai: Perlu Banyak Kader Jadi Duta HAM
- Mahfud Sebut Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden Harus Ditaati
- Guru Besar Hukum Unpad Menilai Mahfud MD Berpotensi Dijerat Pasal Fitnah dan UU ITE
- Habiburokhman Gerindra Sebut Mahfud Md Orang Gagal, Apa Sebabnya?
- Hasil Survei LPI: Budi Gunawan Menteri Terbaik
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM