Mahfud MD Persilakan Ajukan Hak Angket Kecurangan Pemilu, Tetapi

Sasaran dalam hak angket, lanjutnya, tak sekadar kebijakan pemerintah. Ada pula penggunaan anggaran dan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan.

Termasuk didalamnya terkait kebijakan pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh pemerintah.

"Jadi, kalau Ketua KPU dan Bawaslu itu enggak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu boleh, kan kebijakan dikaitkan dengan pemilu tapi yang diperiksa tetap pemerintah," tutur Alumnus UGM itu.

Mahfud mengaku tak ingin ikut cawe-cawe atas hak angket. Menurut dia, ranah tersebut berada di DPR dan partai politik.

Dia menuturkan saat ini posisinya tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan hak angket.

"Saya enggak ikut di situ karena saya tidak punya wewenang untuk melakukan itu tapi kalau sebagai ahli hukum saya ditanya apakah boleh, amat sangat boleh," tambah Mahfud.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo yang juga calon presiden nomor urut 3 mengusulkan agar Komisi II DPR RI untuk menggelar hak angket karena menilai Pemilu 2024 terindikasi adanya kecurangan.

Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan partai pengusung capres nomor urut 1 Anies Baswedan lalu mendukung inisiatif Ganjar untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.(mcr4/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: