Mahfud MD: Silakan Saja segera Lapor ke KPK
Minggu, 26 Juni 2011 – 20:43 WIB
Maswadi berpandangan, tidak tepat waktunya untuk saling berdebat, apalagi membahas kembali keputusan MK tersebut. Lebih baik pihak-pihak terkait menurutnya mempersiapkan diri untuk melaksanakan pilkada ulang di Kota Pekanbaru dengan lebih maksimal. Karena menurutnya, tuduhan kepada MK, apalagi bila disampaikan secara kelembagaan partai politik, dinilai tidak bijaksana dan bisa saja dituntut balik atas nama pencemaran nama baik.
"Suka atau tidak suka, kita harus patuh. Para hakim di MK bekerja berdasarkan bukti dan fakta persidangan. Jika berpolitik yang sehat, maka lebih baik semua pihak menahan diri untuk memberikan komentar atau berpraduga. Justru nanti bisa berdampak luas dan negatif pada masyarakat," kata Maswadi.
Sebagaimana diketahui, Jumat (24/6) lalu, Mahfud MD bersama dengan 7 (tujuh) hakim MK lainnya, memutuskan memerintahkan kepada KPU Kota Pekanbaru untuk mengulang Pilkada Kota Pekanbaru. Hal ini karena majelis hakim berpandangan bahwa di persidangan terbukti telah terjadi pelanggaran Pilkada seperti yang terjadi di Kota Gresik, Surabaya, Manado, Pandeglang, Tangkerang Selatan dan Tebo.
Mahfud dalam kesempatan itu juga menginstruksikan agar pelaksanaan Pilkada Kota Pekanbaru nantinya diawasi secara ketat. Bukan hanya oleh KPU Provinsi ataupun KPU Kota Pekanbaru selaku penyelenggara, namun juga oleh pihak kepolisian, Pengawas Pemilu, tim independen, serta unsur pengawas lainnya dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar tidak terjadi pelanggaran serta kecurangan lagi.
JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pilkada Kota Pekanbaru diulang total, menimbulkan reaksi terutama dari kalangan pendukung
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Tidak Seluruh Honorer Lulus PPPK, Ada yang Cawe-Cawe, Dinilai Sangat Merusak
- Menteri Lingkungan Hidup Minta TPA Setop Pakai Sistem Open Dumping
- Koalisi BEM Banten Serukan Tolak Upaya Said Didu Mengadu Domba terkait PIK 2
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia
- Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA
- Parcok Cawe-Cawe di Pilkada, Deddy PDIP Serukan Copot Jenderal Listyo