Mahfud MD Tertawakan Fadli Zon
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menertawan anggota DPR RI Fadli Zon lewat cuitan di akun Twitternya, Minggu (31/5).
Postingan Mahfud itu merespons cuitan @fadlizon yang mengunggah berita pernyataannya berjudul "Mahfud Singgung RUU HIP, Fadli: Hari Gini Masih Bicara Haluan Ideologi Pancasila".
"Hahaha, Bung Fadli. Yang usul RUU HIP itu lembaga Anda. DPR yang usul, termasuk Gerindra, bukan Pemerintah," tulis @mohmahfudmd.
"Kalau Anda keberatan hari gini masih bicara haluan ideologi, seharusnya Anda yang ada di DPR menolak RUU itu disahkan untuk dijadikan usul inisiatif DPR. Selamat idul fitri ya," sambung Guru Besar Hukum Tata Negara itu.
Cuitan Mahfud lantas dipuji netizen; Good Job Pak @mohmahfudmd, @fadlizon kena KICK MAHFUD! Namun demikian, Mahfud buru-buru mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bermaksud demikian terhadap Fadli Zon.
"Saya tak bermaksud dan tak ada guna ngekick @fadlizon. Tetapi saat webinar dengan rektor-rektor UIN kemarin ada yang resah karena ada RUU HIP. Saya bilang kita akan mengawal agar RUU HIP tak membuka pintu bagi komunisme. Eh Fadli Zon menyoal RUU HIP itu. Maka saya bilang, loh RUU itu usul DPR. Dia kan di DPR," demikian Mahfud menjelaskan.
Keberadaan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) memang jadi sorotan publik pascadisahkan menjadi RUU inisiatif dewan pada rapat paripurna 12 Mei 2020 lalu. Pasalnya, RUU ini tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor : XXV Tahun 1966 tentang pembubaran dan pelarangan PKI di Indonesia. (fat/jpnn)
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menertawan anggota DPR RI Fadli Zon lewat cuitan di akun Twitternya, Minggu (31/5).
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas