Mahfud Mundur dari Kabinet, Qodari Merespons, Simak
“Serangan-serangan itu memang muncul di panggung-panggung PDI Perjuangan. Misalnya, Butet itu kan acara panggungnya PDI Perjuangan garis miring Ganjar Pranowo. Mas Butet tidak menyebut nama Pak Jokowi di situ menyebut ngintili tetapi itu kan strategi komunikasi sebetulnya bagian dari upaya untuk mendelegitimasi untuk mendegradasi Pak Jokowi,” ujar Qodari.
Lebih lanjut, Qodari mengatakan hal yang sama diutarakan Guntur Soekarnoputra yang memberikan nada ‘mengancam’ jika Ganjar-Mahfud tidak lolos menjadi pemenang di Pilpres 2024.
“Nah, termasuk juga dalam rangkaian itu adalah Mas Guntur yang lagi-lagi dalam kampanye resmi Mas Ganjar garis miring PDI Perjuangan, partai-partai koalisi di mana di situ Pak Guntur mengatakan bahwa yang penting sekarang ini yang prioritas adalah memenangkan Ganjar dan Mahfud setelah itu nanti Jokowi bisa kita apa-apain kan begitu,” katanya.
Selain itu, Qodari juga menjelaskan pamitnya Mahfud dari kabinet menjelaskan dua hal. Pertama, ia menduga mundurnya calon wakil presiden nomor 3 itu karena ingin segera menyelesaikan masalah pribadi yang mengganjal hatinya.
Pasalnya, ketika debat cawapres kedua Mahfud MD menjadi canggung seusai mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.
“Soal Pak Mahfud itu saya kira ada dua aspek yang banyak didiskusikan dan mungkin banyak disorot. Yang pertama adalah soal kenapa beliau mundur? Nah kalau saya melihat sih sebetulnya Pak Mahfud mundur itu lebih kepada menyelesaikan persoalan diri beliau sendiri yaitu kecanggungan yang beliau rasakan ketika di acara debat cawapres yang terakhir banyak menyerang tapi kemudian justru dipertanyakan oleh masyarakat,” bebernya.
Qodari mengatakan Mahfud MD melakukan blunder di saat debat cawapres kedua yang membahas tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Sebab, Mahfud Md mengatakan masalah tambang tidak bisa diselesaikan karena banyak mafia yang bermain.
Qodari menilai Mahfud MD mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) merupakan salah satu agenda untuk mendelegitimasi Presiden Jokowi.
- Putusan Mardani Maming Sesat Hukum, Mahfud Md: Kejaksaan Harus Buka Lagi Perkaranya
- Kepala BPJPH Mewajibkan Label Halal ke Barang yang Dijual, Mahfud: Itu Salah
- Gugatan Ditolak PTUN, Ketua Tim Hukum PDIP Menggaungkan Prabowo Yes, Gibran No
- PDIP Menerima Putusan PTUN, tetapi Persoalkan Hakim yang Membuatnya
- Upaya PDIP Jegal Gibran Kandas di PTUN, Ronny Bilang Begini
- Disemprot Mahfud soal Undangan Kementerian untuk Acara Pribadi, Mendes Yandri Kaget