Mahfud Nilai Revisi UU MK Menganggu Independensi Hakim
Akhirnya, Mahfud tetap menegaskan kalau revisi UU MK tidak benar karena bertendensi memberhentikan hakim-hakim tertentu di tengah jalan.
Maka itu, dia menyampaikan kepada Mensesneg Pratikno agar cawapres pada pemilu 2024 itu diberikan kesempatan mewakili pemerintah mengikuti rapat bersama DPR RI membahas revisi UU MK.
"Oleh sebab itu, DPR waktu itu, kebetulan saya yang pesan ke Pak Pratik (Pratikno, red), pak, kayanya UU ini saya perlu turun sendiri ke DPR, kan bisa, oh, iya, bisa, kata Pak Pratik. Sudah nanti Pak Mahfud saja yang mewakili ke DPR, bersama Pak Yasonna, jadi saya," kata Mahfud.
Dia mengaku sempat membuat kebuntuan agar revisi UU MK tidak disahkan oleh DPR selama menjabat Menko Polhukam.
Namun, Mahfud menhaku tidak bisa menghalangi siapa-siapa yang kini menginginkan revisi UU MK setelah tidak menjabat.
Diketahui, revisi UU MK telah disetujui oleh DPR di Tingkat I dan akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai aturan yang berlaku.
"Sekarang sesudah saya pergi tiba-tiba disahkan, ya saya tidak bisa menghalangi siapa siapa, tapi itu ceritanya, saya pernah dead lock kan UU itu, sekarang disahkan. Isinya tetap, seperti yang saya tolak itu, tapi menurut saya ya, ya sudah saya tidak bisa menghalangi," kata Mahfud. (ast/jpnn)
Pakar hukum tata negara Mahfud Md membeberkan alasan sempat menolak revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Apa itu?
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
- Disidang eks Hakim MK Lewat Mahkamah Partai PDIP, Tia Rahmania Terbukti Mengalihkan Suara Partai
- Dianggap Tak Mengatur Hukuman Pejabat Daerah dan TNI-Polri, UU Pilkada Digugat ke MK
- Qodari Bela Kaesang, Singgung Mahfud MD yang Pernah Menggunakan Jet Pribadi Juga
- 12 Serikat Pekerja Gugat UU Tapera ke MK Karena Dianggap Memberatkan
- Tanggapi Polemik Soal Jet Pribadi, Alvin Lim Singgung Nama Mahfud MD
- Hakim MK Nasihati Guru Honorer Penggugat Pasal 66 UU ASN