Mahfud Sebut Pengalihan Tanah Asing Banyak di Era SBY, Demokrat Serang Balik

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Irwan meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk tidak membuat pernyataan yang tak berdasar fakta.

Irwan mengatakan hal ini merespons pernyataan Mahfud MD yang mengatakan pengalihan tanah ke negara asing paling banyak terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wakil Sekretaris Jenderal PD itu menegaskan kalau Mahfud tidak bisa membedakan antara Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Guna Usaha (HGU).

Irwan menjelaskan HPH itu izinnya di kawasan hutan, bukan penguasaan atas tanah. Hanya hak untuk mengusahakan hutan atau memanfaatkan potensi kayu di dalam kawasan hutan.

"Makanya, sangat aneh bicara pengalihan tanah saat pemerintahan Bapak SBY kepada asing, tapi bicaranya HPH," kata Irwan dalam keterangan tertulisnya yang diterima jpnn.com, Selasa (8/6).

Irwan kemudian meminta Mahfud MD untuk berhenti menyalahkan pemerintah sebelumnya.

Irwan menyebutkan itu bukan hanya mempermalukan Mahfud sebagai pejabat negara.

"Namun, juga mempermalukan atasannya sendiri yaitu Presiden Jokowi. Kan jadinya seperti pemerintahan ini tidak bisa kerja, tapi bisanya hanya mencari kesalahan pemerintah sebelumnya," katanya.