Mahfuz Kaitkan Terhambatnya Penanganan Covid-19 dengan Pilpres 2019

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menilai pembelahan politik setelah Pilpres 2019 bisa mengganggu program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Misalnya, kata dia, ketika pemerintah meluncurkan program vaksinasi untuk memberikan herd imunity di masyarakat.

"Situasi ini akan menciptakan bias kebijakan politik dan juga bias persepsi terhadap kebijakan-kebijakan politik di dalam penanganan pandemi Covid-19," kata Mahfuz dalam keterangan persnya, Kamis (15/7).

Alumnus Universitas Indonesia itu memaparkan persepsi publik Lembaga Survei Median mengenai penanganan pandemi Covid-19.

Dalam survei Median menyatakan bahwa hanya 51,1 persen masyarakat yang percaya dengan vaksin. Sisanya 48,9 persen tidak memercayai vaksin.

Selanjutnya, kata Mahfuz sembari mengutip survei Median, hanya 51,8 persen responden sadar risiko dan bahaya Covid-19. Namun, 48,2 persen tidak sadar dan takut risiko dan bahaya penyakit dari virus SARS-Cov-2 itu.

Menurut dia, temuan survei Median itu merefleksikan situasi pembelahan politik akibat Pilpres yang belum tuntas dan dibarengi disinformasi yang masih terus berlanjut selama pandemi.

"Hoaks tentang Covid-19 sering kali bercampur baur dengan berita-berita hoaks tentang polarisasi politik," katanya.