Mahfuz: Penerapan UU ITE Bisa Ciptakan Masalah Baru

jpnn.com - JAKARTA - Aksi damai 411 dan 212 masih menyisakan masalah. Pasalnya, tindakan "perang" opini dan informasi antara pihak yang pro dan kontra, mulai didekati dengan penegakan hukum melalui UU ITE. Apakah ini akan menuntaskan masalah atau malah menimbulkan masalah baru?

"Kalau UU ITE terkait dengan pelanggaran dan sanksi pidana mau diterapkan dengan gebyah-uyah (mensamaratakan, red) maka akan ada ribuan netizen yang akan masuk penjara baik dari kalangan yang pro maupun kontra. Lalu ribuan orang lain akan saling melaporkan satu sama lain,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfuz Sidik melalui rilis diterima di Jakarta, Kamis (8/12).

Menurut Mahfuz, aparat penegak hukum harus melihat dan mempertimbangkan konteks persoalan yang terjadi.

“Kalau gak ada kasus Ahok, gak akan ada perang opini dan informasi di media sosial,” imbuhnya.

Pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan etika memang tak bisa dihindari dalam konteks kasus Ahok. Kalau semua pelanggaran mau diproses hukum, bisa dipastikan negeri ini akan ramai kembali.

Hal tersebut bisa terjadi, kata Mahfuz, jika nanti akan ada pihak yang melaporkan Kapolri karena dianggap melakukan kebohongan publik. Sebab pernyataan Kapolri bahwa pihak kepolisian membolehkan massa aksi tapi ternyata ada oknum aparat yang masih menghalangi massa aksi berangkat menuju Jakarta.

Selain itu, akan ada pihak melaporkan panitia 412 karena melanggar penggunaan car free day (CFD) untuk kegiatan dengan atribut parpol. Akan ada pihak yang mengadukan sesama netizen karena pelecehan dan pencemaran nama baik.

"Coba buka lagi sosmed, semua pihak kena sasaran perang opini dan informasi. Mulai dari presiden, Kapolri, Ahok dan juga Habib Rizieq, Bachtiar Nashir, dan lain-lainnya. Apa semua pihak akan saling melapor ke penegak hukum?,” tanya Mahfuz.