Mahkamah Pelayaran Diminta Lebih Tangguh
jpnn.com - JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan ada langkah konkret yang bisa diambil dalam upaya penegakan hukum terkait kecelakaan transportasi laut.
“Mahkamah Pelayaran (Mahpel) harus lebih tangguh lagi untuk memberikan sanksi administratif secara lugas, jadi teman-teman di Mahkamah harus lebih lugas melakukan kegiatan-kegiatan itu. Saya yakin Mahkamah punya peran yang besar memberikan legitimasi baru bagi kemaritiman Indonesia," kata Budi.
Ada 88 persen kecelakaan laut disebabkan karena human error, serta kelemahan dari Indonesia yang kurang memiliki disiplin. Karena itu upaya law enforcement secara konsisten harus dilakukan.
“Masih terdapat celah kelemahan menyangkut penyelesaian sengketa, kerugian. Saat ini, Indonesia belum memiliki Pengadilan Maritim seperti yang terdapat di negara Anglo Saxon dan negara Continental," tutur Budi.
Budi menyatakan Mahkamah Pelayaran bisa bertransformasi menjadi Peradilan Maritim.
“Saya minta ada suatu spirit, ada suatu semangat, ada satu keinginan untuk menjadikan maritim ini menjadi satu legacy bangsa, satu kebanggaan bangsa yang selama ini dinyatakan sirna perlahan-lahan," kata Budi.(chi/jpnn)
JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan ada langkah konkret yang bisa diambil dalam upaya penegakan hukum terkait kecelakaan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kepala Daerah Bakal Digembleng Prabowo, Istana: Biar Paham Arah Pembangunan Negara
- Mintarsih Ungkap Banyak Perusahaan Didirikan Purnomo Prawiro Sudah Bangkrut
- Program MBG di Kota Bandung Baru 8 Persen
- TNI AL dan Masyarakat Bergotong Royong Bangun Tanggul Penahan Abrasi Pantai di Nunukan
- Hadiri Pemeriksaan, Hasto Ingatkan Soal Hak Praperadilan
- Lima Siswa di SMP 17 Bandung Ganti Nasi jadi Kentang di MBG