Mahkamah Pelayaran Diminta Lebih Tangguh
jpnn.com - JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan ada langkah konkret yang bisa diambil dalam upaya penegakan hukum terkait kecelakaan transportasi laut.
“Mahkamah Pelayaran (Mahpel) harus lebih tangguh lagi untuk memberikan sanksi administratif secara lugas, jadi teman-teman di Mahkamah harus lebih lugas melakukan kegiatan-kegiatan itu. Saya yakin Mahkamah punya peran yang besar memberikan legitimasi baru bagi kemaritiman Indonesia," kata Budi.
Ada 88 persen kecelakaan laut disebabkan karena human error, serta kelemahan dari Indonesia yang kurang memiliki disiplin. Karena itu upaya law enforcement secara konsisten harus dilakukan.
“Masih terdapat celah kelemahan menyangkut penyelesaian sengketa, kerugian. Saat ini, Indonesia belum memiliki Pengadilan Maritim seperti yang terdapat di negara Anglo Saxon dan negara Continental," tutur Budi.
Budi menyatakan Mahkamah Pelayaran bisa bertransformasi menjadi Peradilan Maritim.
“Saya minta ada suatu spirit, ada suatu semangat, ada satu keinginan untuk menjadikan maritim ini menjadi satu legacy bangsa, satu kebanggaan bangsa yang selama ini dinyatakan sirna perlahan-lahan," kata Budi.(chi/jpnn)
JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan ada langkah konkret yang bisa diambil dalam upaya penegakan hukum terkait kecelakaan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sejumlah Wilayah Ini Wajib Waspada karena Efek Erupsi Gunung Semeru
- Jasa Raharja & Korlantas Polri Survei Kesiapan Pengamanan Nataru
- 3 Siswa SMKN 4 Semarang yang Ditembak Polisi Itu Anak Saleh, Remaja Masjid, dan Paskibraka
- 6 Penasaran soal Gaji Guru Honorer Naik Rp2 Juta, PNS & PPPK 100% Gapok
- Dukung Deklarasi Bersama Istiqlal, UID Serukan Tri Hita Karana Universal
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Sudah dapat Pembekalan Kepegawaian, Jangan Lupa Cetak Kartu Seleksi PPPK