Mahyudin: Demokrasi Indonesia Masih Berbiaya Mahal
Sabtu, 20 Oktober 2018 – 03:23 WIB

Wakil Ketua MPR Mahyudin, Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri ke kanan) menghadiri Press Gathering Pimpinan MPR bersama Wartawan Parlemen, Yogyakarta, Jumat (19/10). Foto: Ricardo/JPNN.com
"Saya sudah daftar, tiba-tiba keluar putusan MK. Seharusnya peraturan tidak boleh dikeluarkan di tengah jalan. Ini kacau, harusnya sebelum pertandingan," ungkap Mahyudin.
Akhirnya, Mahyudin membuat surat pengunduran diri dari kepengurusan Partai Golkar. "Nah, Pak OSO jadi ketua umum (Partai Hanura) sudah mundur, akhirnya saya dengan dicoret. Jadi demokrasi kta ini lapangan becek, rule belum jelas," ungkap Mahyudin.(boy/jpnn)
Mahyudin mengatakan demokrasi Indonesia masih berbiaya mahal. Hal itu menyebabkan tidak sedikit kepala daerah yang terjerat kasus hukum korupsi.
Redaktur : Boy
Reporter : Boy, Friederich
BERITA TERKAIT
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Dukung Pengembangan Kopi di Indonesia, Ibas: Majukan Hingga Mendunia
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan
- Pengamat BRIN: Wapres Gibran Berperan untuk Perkuat Demokrasi Sipil
- Pengamat Politik IPI: Gibran Berperan Penting Merawat Demokrasi Sipil
- Wapres Gibran Dinilai Jadi Penyelamat Demokrasi Sipil