Mahyudin: PDRB Kaltim Jangan Hanya Bertumpu pada Tambang, SDM Harus Disiapkan
jpnn.com, JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Mahyudin mengatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kaltim jangan hanya bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian.
Namun, harus disiapkan penguatan pada sektor hilirisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Tahun 2010 PDRB Kaltim bergantung terhadap pertambangan dan penggalian sebesar 49,87 persen. Kemudian pada tahun 2022 itu naik menjadi 52,43 persen," ujar Mahyudin dalam diskusi Inspirasi untuk Bangsa terkait Siapkan Ekonomi Kaltim Paska Tambang, Sabtu (21/4).
Sementara itu, dari PDRB industri pengolahan pada 2010 adalah 24,66 persen, pada 2022 turun menjadi 15,54 persen.
"Jadi tantangannya saat ini PDRB Kaltim bergantung pada pertambangan dan penggalian. Sedangkan SDA ini sudah pasti habis. Kita bisa bayangkan bahwa mineral ini akan habis, yang pastinya Kaltim akan mengalami penurunan pendapatan. Itu ancaman yang cukup serius," lanjut Mahyudin yang juga Wakil Ketua DPD RI ini.
Menurutnya, Kaltim saat ini berada dalam dua tantangan besar, yaitu mencari sumber pendapatan lain dari SDA yang bisa diperbaruhi dan pendapatan yang bertumpu pada sumber daya manusia.
"Pertama mencari sumber pendapatan dari SDA yang bisa diperbaruhi kedua mencari pendapatan yang bertumbuh pada SDM, salah satunya industrialisasi. Sehingga yang harus kita siapkan sekarang adalah membangun industri-industri baru yang bertumpu pada SDA yang ada disana. Sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat," ujar Mantan Bupati Kutai Timur ini.
Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa Kaltim nantinya akan menjadi Epicentrum Nasional dan Internasional. Sehingga dalam menunjang hal tersebut infrastruktur juga harus disiapkan dan dibenahi.
Bakal Calon Gubernur Kaltim Mahyudin mengatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kaltim jangan hanya bertumpu pada sektor pertambangan & penggalian.
- Beri Solusi Lifting Pertambangan, Sanggar Sarana Baja Pamerkan Mounted Crane PK 53002 SH
- Bedah Dakwaan Kerugian Negara di Kasus Timah, Kerusakan Lingkungan Tanggung Jawab Siapa?
- Mitsubishi Fuso Fighter-X Tampil Lebih Tangguh, Siap Bersaing di Pasar MDT
- Soal Pajak Freeport Indonesia, Indef dan HIPMI Beri Saran untuk Pemprov Papua Tengah
- SK Bupati Terkait Tambang Hanya Dapat Diputus Oleh PTUN
- FGD BPIP Berharap Presiden Terpilih Jadi Panglima Pemberantasan Mafia Pertambangan