Mahyudin: Politik Uang Melahirkan Pemimpin yang Tak Mumpuni

"Saya harap di Cirebon, kepala daerah terakhir yang ditangkap KPK,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Mahyudin mengakui sulit membuktikan mahar politik namun praktik semacam itu ada. Banyak orang yang mengaku diminta uang mahar atau uang perahu saat maju dalam Pilkada.

Menghadapi yang demikian, menurut pria asal Kalimantan itu menyarankan pemilihan kepala daerah diserahkan ke DPRD. Hal demikian pernah terjadi di masa Orde Baru namun Mahyudin mengakui pada masa itu ada kerancuan sebab ada unsur eksekutif di DPRD.

"Pada masa itu ada Fraksi ABRI (TNI/Polri),” ujarnya.

Untuk itu dalam era reformasi di mana kondisi DPRD lebih bagus, tak ada unsur eksekutif, maka pemilihan kepala daerah sebaiknya dikembalikan ke DPRD.

Meski begitu, Mahyudin mengakui tak ada jaminan pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD bebas money politic namun kembali ke DPRD akan lebih memudahkan pengawasan.

"Pilkada lewat DPRD bisa saja nanti anggotanya langsung diawasi KPK,” tegasnya.

Mahyudin juga menyarankan untuk menghilangkan money politic, biaya operasional partai dan saat Pemilu ditanggung oleh negara. Ini penting agar partai dan politikus tak terbebani masalah keuangan.(adv/jpnn)