Majikan di Malaysia Wajib Asuransikan TKI
Minggu, 02 Januari 2011 – 09:51 WIB

Majikan di Malaysia Wajib Asuransikan TKI
JAKARTA -- Tekanan pemerintah Indonesia terharap sistem perlindungan tenaga kerja asing di Malaysia mulai membuahkan hasil. Pemerintah Malaysia kini mewajibkan warganya yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk membeli asuransi kesehatan. Aturan baru itu diwajibkan bagi buruh migrant baik di sektor rumah tangga maupun perkebunan yang selama ini didominasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Menteri Kesehatan Malaysia, Datuk Seri Liow Tiong Lai menyatakan, kebijakan anyar akan diberlakukan per Januari 2010. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang juga telah menerima informasi itu menyatakan, Malaysia mengatur biaya asuransi pekerja asing sebesar RM 120 atau RM 10 tiap bulannya. Dengan biaya itu, tiap pekerja akan mendapat penanggungan klaim asuransi sebesar RM 10 ribu untuk pengobatan dan rawat inap di rumah sakit pemerintah Malaysia.
Baca Juga:
"Ini merupakan hal yang positif dan patut diapresiasi," ujar Staf Khusus Kemenakertrans Faisol Riza di Jakarta kemarin (1/1). Faisol mengatakan, pemerintah Malaysia menyatakan komitmen itu kepada sejumlah negara yang merupakan pengirim TKA di negerinya. Selain Indonesia, Malaysia juga akan bekerja sama dengan Bangladesh, Kamboja, Tiongkok, Myanmar dan Filipina. Ke depan, jika ketika seorang pekerja asing jatuh sakit, maka mereka bisa pergi ke rumah sakit pemerintah, menunjukkan paspor dan menerima perawatan tanpa membayar apa-apa.
"Untuk memperumudah, TKI juga bisa menunjukkan surat dari majikannya yang menyatakan dirinya adalah seorang pekerja yang sah dan memiliki asuransi kesehatan swasta," jelas Faisol.
JAKARTA -- Tekanan pemerintah Indonesia terharap sistem perlindungan tenaga kerja asing di Malaysia mulai membuahkan hasil. Pemerintah Malaysia kini
BERITA TERKAIT
- BPKH Temui Pengurus PBNU, Minta Dukungan Terkait Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pendapat Hukum
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun