Majikan TKI Dilarang Berikan Gaji Cash, Itulah Jurus BNPTKI untuk...
jpnn.com - BADAN Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) punya cara tersendiri untuk meningkatkan remitansi (transfer uang oleh pekerja asing ke negara asal) dan mengontrol pendapatan para TKI. Badan yang dipimpin Nusron Wahid ini mewajibkan semua TKI di luar negeri untuk memiliki rekening guna menerima pembayaran gaji mereka. Majikan pun dilarang memberi gaji dalam bentuk cash.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPTKI Nusron Wahid saat menggelar rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, beberapa waktu lalu. Dengan cara itu tidak ada lagi potongan-potongan tidak jelas terhadap gaji para TKI.
"Semua TKI kita wajibkan menggunakan rekening. Gaji harus dikirim langsung ke rekening TKI," ujar Nusron.
Semakin tinggi uang yang mengalir ke Indonesia, maka akan berbanding lurus dengan devisa negara. Oleh sebab itu pemberlakuan wajib menggunakan rekening secara tidak langsung untuk meningkatan devisa negara.
Menurut Nusron, dengan sistem ini negara akan diuntungkan. Pertama, bisa mengontrol pendapatan TKI. Kedua, langsung otomatis terhitung sebagai devisa negara, sehingga devisa negara meningkat. “Ada kekuatan uang masuk ke dalam negeri," tutur Nusron.
Jaminan agar majikan tak membayar gaji secara cash tapi melalui rekening yaitu mereka harus menandatangani skema kontrak baru. Skema baru tersebut berlaku sejak 1 September 2015. "Itu ada dalam kontrak," ujar Nusron.
Ada pun bank yang diajak bekerja sama yaitu BNI, BRI, Mandiri BII May Bank, dan Sinarmas Bank. Pertimbangan dipilihnya bank-bank tersebut karena kuat di negaranya masing-masing. Seperti BII May Bank di Malaysia dan Sinarmas Bank di Taiwan. (mas/jpnn)
BADAN Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) punya cara tersendiri untuk meningkatkan remitansi (transfer uang oleh
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menjelang Peringatan Hari Dharma Samudera, KSAL Pimpin Ziarah di TMP Kalibata
- Kemensos Salurkan Bantuan untuk Lansia Terdampak Longsor di Boyolali
- Kick-Off Meeting Program & Anggaran 2025, Dirjen Bina Adwil Minta Jajaran Sukseskan Asta Cita
- Bambang Widjanarko PKPN Singgung soal Evaluasi Kabinet Merah Putih
- Ide Terobosan Seleksi PPPK 2024, Formasi Kosong Dialihkan Saja
- Data Terbaru Jumlah Pelamar PPPK 2024 Tahap 2, Target Belum Tercapai