Maju Independen, Kader Harus Mundur

JAKARTA--Partai Golkar terus mencoba menjaga soliditas partai dengan memberlakukan aturan tegas. Setelah menegaskan kader yang akan maju pada pemilihan kepala daerah melalui partai lain harus mundur dari partai, aturan yang sama diberlakukan kepada kader Golkar yang akan mencoba jalur independen.

"Sikap partai jelas. Akan menjaga soliditas dan tidak ingin terjadi perpecahan. Jadi, kalau maju melalui jalur independen tentu saja harus mundur dong," terang Ketua Lembaga Pengelola Kader (LPK) DPP Golkar, Syamsul Bahri, di sela-sela penutupan Rapimnas, sekitar pukul 23.00 Wib, Minggu 19 Oktober 2008.

Seluruh kader diharuskan taat pada aturan partai. Termasuk, harus tunduk pada keputusan partai dalam suksesi pemilihan kepala daerah baik Walikota/Bupati dan Wakil Walikota/Wakil Bupati atau Gubernur dan Wakil Gubernur. "Saat partai sudah menetapkan calonnya, semua harus mendukung. Partai tidak ingin jika kemudian ada yang tidak puas dan menunjukkan ketidakpuasannya dengan jalan melakukan perlawanan. Entah melalui partai lain atau jalur independen," terangnya. Pilihan mengundurkan diri atau akan dikenakan sanksi diberhentikan sebagai anggota Golkar jika maju melalui jalur independen dinilai sebagai konsekwensi yang cukup adil. Pasalnya, jauh hari sebelum Golkar melakukan seleksi hingga menetapkan calon, partai membuka peluang kepada semua kader untuk diusung dan mencalonkan.

"Nah, kalau kalah harus terima dan tidak dicalonkan oleh partai, tentu harus terima. Jangan tidak diusung, lalu membuat masalah dan menanamkan bibit perpecahan bagi partai," tandas SYamsul Bahri. Terpisah, Sekertaris DPD I Golkar Sulsel, Arfandi Idris mengaku kader yang ingin maju melalui jalur independen sempat menjadi pembahasan di sidang Komisi B Rapimnas Golkar IV di Jakarta Convention Centre (JCC). Dalam pembahasan tersebut, mengemuka dua opsi kuat bagi kader yang menjajal calon independen.

Opsi pertama adalah mengundurkan diri, atau opsi kedua adalah mengajukan cuti dari partai dengan catatan tidak akan berkegiatan di partai, menggunakan atribut partai saat berkampanye, dengan konsekwensi akan dipecat dari partai jika kemudian ketahuan melanggar. "Hemat kami, apapun alasannya, yang paling perlu diutamakan memang adalah soliditas partai," tandasnya. (ysd)