Maju Menjadi Calon DPD RI, Milenial Ini Serahkan Syarat Dukungan ke KPUD NTB

jpnn.com, LOMBOK - Perwakilan milenial Mirah Midadan Fahmid menyerahkan berkas syarat dukungan minimal untuk menjadi calon anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat Selasa (27/12) kemarin.
Balon DPD RI yang masih berumur 29 tahun tersebut telah melengkapi sejumlah persyaratan untuk menjadi calon senator.
Misalnya, Mirah menyerahkan syarat dukungan 2940 KTP yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di NTB dan sudah diunduh di SILON KPU.
Dia mengungkapkan sejumlah hal sehingga dirinya berkontestasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Perempuan yang tengah menempuh pendidikan program doktor (S3) di Universitas Indonesia itu mengaku ingin menjadi senator dari Provinsi NTB mewakili generasi milenial.
"Saya mewakili generasi milenial, anak muda yang punya semangat tinggi. Dengan berbagai pengalaman saya, saya percaya diri untuk dapat mewakili suara dari berbagai kelompok usia," ujar Mirah dalam keterangan persnya, Rabu (28/12).
Dia mengatakan ada tiga isu penting yang diperjuangkannya untuk berkontestasi pada Pemilu 2024.
Mirah mengaku ingin memajukan kesejahteraan masyarakat di NTB melalui pendidikan, kesehatan, dan energi serta pangan.
Perwakilan milenial Mirah Midadan Fahmid menyerahkan syarat dukungan demi maju sebagai calon anggota DPD RI dari NTB
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Senator NTT Abraham Liyanto Luncurkan Buku Keempat
- Senator Abraham Liyanto: Segera Implementasikan Guru PPPK Dapat Mengajar di Sekolah Swasta
- Tanggapi Ajakan Berpindah Warga Negara, Sultan: Kabur Apalagi Menyerah Bukan DNA Pemuda Indonesia
- PPUU DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim, Nih Agendanya
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien