Mak-Mak Panic Buying, YLKI Sebut Pemerintah Salah Strategi Urus Harga Minyak Goreng
jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga ada strategi yang salah dalam intervensi pemerintah menurunkan harga minyak goreng.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyebut hal itu menyebabkan perilaku panic buying yang dilakukan konsumen dalam membeli minyak goreng satu harga.
"Tidak menukik pada hulu persoalan yang sebenarnya, yakni adanya dugaan praktik kartel di pasar minyak goreng," ujar Tulus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (25/1).
Tulus menilai panic buying minyak goreng merupakan kegagalan pemerintah dalam membaca perlaku konsumen Indonesia.
"Dari sisi konsumen, perilaku panic buying juga merupakan fenomena yang anomali dan cenderung sikap yang egoistik, hanya mementingkan kepentingannya sendiri," ucap Tulus.
Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) menyatakan stok minyak satu harga makin menipis.
"Seharusnya pemerintah membatasi pembelian, misalnya konsumen hanya boleh membeli satu bungkus atau satu liter saja," kata Tulus.
Oleh karena itu, YLKI mendesak pemerintah membuat DMO (Domestic Market Obligation) dan caping harga utk kebutuhan CPO domestik dan kepentingan nasional.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga ada strategi yang salah dalam intervensi pemerintah menurunkan harga minyak goreng.
- Pengamat: Masyarakat Nantikan Tata Kelola Tambang yang Berpihak, Bukan Janji Manis
- BNI, CIMB Niaga, & CIMB Niaga Finance Salurkan Bantuan kepada Siswa di NTT
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
- Bisnis Pergudangan Makin Menjanjikan, Simba Lengkapi Fasilitas Substansial
- Aplikasi Jajan Jajanan Lokal jadi Penguat Rantai Pasok Digital Ekraf di Indonesia
- YLKI: Diskon Listrik 50% Beri Manfaat untuk Daya Beli dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat