Makelar SK Masih Gentayangan

Dari data yang dirilis Tim Teknis Verifikasi T3D, 1.434 SK tumpang tindih nama karena hanya ada 567 nomor saja. Bahkan, satu nomor SK bisa  dimiliki  sampai 7 orang.  Akhirnya, hanya satu orang dari satu nomor SK yang berhak menerima gaji dan yang lainnya tidak terdaftar di BKD.

Bukti lainnya, beberapa kuitansi pembayaran “uang pelicin” berkisar Rp 5 juta sampai Rp 20 juta per orang untuk penerbitan SK. Di kuitansi tersebut tertulis, “Apabila SK tidak keluar dalam waktu satu bulan, uang kembali.”Kasus ini pun ikut menyita perhatian anggota DPRD Kukar. Mereka ikut prihatin munculnya dugaan surat keputusan (SK) palsu atas pengangkatan T3D yang diterbitkan oknum makelar T3D. Mereka meminta kepolisian segera mengusut kasus ini hingga tuntas.

“Kami semua sedih atas kasus T3D ini. Saya tidak membayangkan bila ini terjadi pada keluarga kita yang ditipu makelar T3D. Jadi, saya kira, yang harus diusut tuntas adalah virus-virus makelar T3D sampai ke tingkat desa. Kalau tidak, maka akan terus terjadi seperti ini,” tegas Sudirman, anggota DPRD Kukar.

Kepala BKD Heldiansyah mengakui, makelar T3D masih berkeliaran dan terus menerbitkan SK palsu. Terbukti, dari temuan tim verifikasi, jumlah T3D terus bertambah. Padahal penambahan ini sudah dilarang sejak diterbitkannya PP Nomor 48/2005. Pada pasal 8 menyebutkan bahwa semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis.