MAKI Mau Lapor KPK agar Setnov Dijerat Seperti Miryam
jpnn.com, JAKARTA - Pegiat antikorupsi Boyamin Saiman berencana melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, ketua umum Golkar itu diduga memberikan keterangan yang tak benar dalam penyidikan perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
"Saya akan ke KPK untuk mengadukan dan melaporkan Setya Novanto yang diduga kuat menghalangi proses penyidikan dan memberi keterangan tidak benar," kata Boyamin di Jakarta, Selasa (11/4). Baca juga: Di Sidang Meralat BAP, Setnov Akui Kenal Terdakwa e-KTP
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) itu menambahkan, dirinya sebelumnya sudah melaporkan Setnov -panggilan akrab Novanto- ke KPK terkait dugaan keterlibatan ketua umum Golkar itu dalam kasus korupsi e-KTP. Namun, pengacara Antasari Azhar itu juga akan melaporkan Setnov dalam dugaan menjadi saksi palsu.
Boyamin menjelaskan, Setnov saat dihadirkan sebagai saksi pada persidangan terdakwa perkara e-KTP, Irman di Pengadilan Tipikor Jakarta, beberapa waktu lalu telah memberi keterangan yang tak sesuai dengan pengakuannya di berita acara pemeriksaan (BAP). Sebab, Setnov bersasar keterangannya di depan penyidik KPK mengaku tak mengenal Irman.
Namun, belakangan politikus yang pernah terseret kasus Papa Minta Saham itu mengaku mengenal Irman. “Ini artinya dia telah berbohong," tegas Bonyamin.
Menurutnya, KPK bisa menjerat Boyamin seperti halnya anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani. Dia meyakini ketua Fraksi Partai Golkar DPR periode 2009-2014 itu bisa dijerat dengan pasal tentang keterangan palsu di persidangan.
"Miryam saja bisa kena apalagi Setya Novanto yang memiliki peran dan pengaruh lebih. Harusnya kena juga seperti Miryam,” tegasnya.
Selain itu, Boyamin juga akan mendatangi Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) pada Kamis lusa (13/4). Tujuannya menanyakan laporan MAKI ke MKD tentang dugaan bahwa Setnov melakukan pelanggaran kode etik.
Pegiat antikorupsi Boyamin Saiman berencana melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, ketua umum Golkar
- MAKI Sebut MA Perlu Pengawasan Ketat, Termasuk PK Mardani Maming
- MAKI Nilai Penolakan PK Maming Sangat Jelas, Hakim Independen Tidak Bisa Dipengaruhi
- Datangi Jampidsus, Deolipa Pertanyakan Proses Hukum Pengadaan Pesawat MA60 yang Mandek
- Kaesang Datangi KPK, MAKI: Ini Bisa Menjadi Teladan
- MAKI Laporkan Gibran ke KPK soal Dugaan Suap Jet Pribadi, Walkot Solo Bilang Begini
- Kaesang 'Menghilang', Petrus Selestinus Beri Saran untuk KPK, Singgung Nama Gibran & Boyamin