MAKI Tuduh Kejagung Sembunyikan King Maker Kasus Pinangki
jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga ada kepentingan menyembunyikan King Maker di balik keengganan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan kasasi atas putusan banding Pinangki Sirna Malasari.
"Saya menduga tidak kasasi ini untuk menutupi peran King Maker yang mana yang saya pernah ungkap dulu di KPK. Ada peran King Maker dan diungkapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan yang diterima, Selasa (6/7).
Boyamin mengatakan dengan tidak diajukannya kasasi atas putusan Pinangki, memperlihatkan bahwa Kejagung berperan menutupi sosok King Maker. Dia sendiri sangat mengharapkan Kejagung sebagai penegak hukum menjadi motor membongkar kasus tersebut.
Selain itu, menurut Boyamin, tidak diajukannya kasasi ini mencederai harapan masyarakat. Sebab, kata Boyamin, masyarakat menginginkan Kejagung untuk mengajukan kasasi ke MA.
"Ini terbukti sudah ada petisi, suara masyarakat di internet dan lain-lain, agar Kejaksaan Agung mengajukan kasasi," ucapnya.
Lebih lanjut Boyamin mengatakan, terdapat disparitas perbedaan hukuman yang mencederai rasa keadilan. Harusnya, lanjut dia, hukuman Pinangki yang paling tinggi di antara Djoko Tandra dan Andi Irfan Jaya.
"Jadi jaksa menutup diri atas rasa keadilan," kata Boyamin.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) memastikan tidak akan mengajukan upaya kasasi atas putusan banding terdakwa oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga Kejaksaan Agung (Kejagung) menyembunyikan sosok King Maker di balik kasus Pinangki Sirna Malasari. Kejagung juga dinilai mencederai harapan rakyat.
- Status Tersangka Tom Lembong Bermotif Politik? Hakim Praperadilan Harus Mencecar Kejagung
- Bantah Kriminalisasi Jaksa Jovi, Kejagung Singgung Tuduhan Tak Senonoh soal Nella Marsella
- Hakim Pertanyakan Kerugian Negara dalam Kasus PT Timah, Ada yang Tidak Dihitung?
- Bantah Pengepungan Kejagung, Dankorbrimob: Tidak Ada yang Superior Di Republik Ini
- Golkar Dorong DPR Bentuk Panja untuk Memelototi Kasus Tom Lembong
- Rapat Bareng Jaksa Agung, Legislator Golkar Bertanya Kinerja PPA Kejagung