Makin Edan, Taliban Larang Perempuan Jadi Pekerja Kemanusiaan
jpnn.com - Negara-negara G7 meminta Taliban untuk segera membatalkan larangan terhadap perempuan yang bekerja dengan LSM nasional dan internasional.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis Kamis, para menteri luar negeri G7 dan perwakilan tinggi Uni Eropa (EU) mengatakan bahwa mereka sangat prihatin atas perintah Taliban yang "sembrono dan berbahaya."
"Taliban terus menunjukkan penghinaan mereka terhadap hak, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak perempuan... dan ketidaktertarikan mereka pada hubungan normal dengan masyarakat internasional," kata G7.
Ketika menyoroti peran sentral perempuan dalam operasi kemanusiaan dan kebutuhan dasar, para menlu G7 mengatakan mereka mendukung seruan rakyat Afghanistan agar anak perempuan dan perempuan kembali bekerja, bersekolah, dan mengenyam pendidikan tinggi di universitas.
Menlu Australia, Denmark, Norwegia, Swiss, dan Belanda juga bergabung dengan seruan negara-negara G7 serta EU.
Sebelumnya, kepala komite penting yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Afghanistan menekankan bahwa larangan tersebut mengandung konsekuensi langsung yang mengancam jiwa semua warga Afghanistan.
"Keputusan otoritas de facto Afghanistan untuk melarang perempuan bekerja di organisasi kemanusiaan nonpemerintah merupakan pukulan besar bagi komunitas yang rentan, bagi perempuan, anak-anak, dan seluruh negara," kata kepala Komite Tetap Antar-Lembaga di Afghanistan.
Komite tersebut mencakup kepala beberapa badan PBB dan kelompok masyarakat sipil.
Negara-negara G7 meminta Taliban untuk segera membatalkan larangan terhadap perempuan yang bekerja dengan LSM nasional dan internasional.
- Chief Human Capital Officer ACC Raih Indonesia Most Powerful Women Awards 2024
- Gegara Kelakar soal Janda, Ridwan Kamil Dinilai Merendahkan Perempuan
- KOPRI Dorong Adanya Ruang Aman untuk Perempuan dan Anak di Tempat-Tempat Ini
- Trump Bakal Menghukum Petinggi Militer yang Terlibat Pengkhianatan di Afghanistan
- Deklarasi Pilkada Damai, Bawaslu-Kementerian PPPA-KPU Jamin Ruang Aman bagi Perempuan
- Pemerintah Meluncurkan Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan