Makin Hot! Kubu Ancol Ikut Tantang Manuver Setya Novanto
jpnn.com - JAKARTA - Pusaran konflik internal fraksi Partai Golkar semakin menarik. Pasalnya kubu Musyawarah Nasional (Munas) Ancol juga ikut melawan manuver Setya Novanto yang mengklaim sebagai ketua fraksi.
Bekas ketua DPP bidang hukum Munas Ancol, Lawrence Siburian, menyatakan surat pergantian pimpinan fraksi Golkar di DPR yang ditandatangani Setya Novanto, menurutnya tidak sah.
"Kalau menurut saya itu tidak sah, karena dasarnya tidak ada. Sebab DPP Partai Golkar sekarang itu baik Bali, Ancol, maupun Riau, tidak ada. Jadi karena tidak ada, maka status quo," kata Lawrence, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/1).
Ini disampaikannya menanggapi surat bernomor SJ.00.686/ FPG/DPRRI/I/2016 tertanggal 4 Januari 2016, yang ditandatangani Setya Novanto mengatasnamakan ketua fraksi.
Dalam surat itu, Novanto meminta namanya bersama sekretaris fraksi yang baru Azis Syamsuddin, bendahara fraksi Robert Joppy Kardinal dan Ketua Banggar Kahar Muzakir, agar ditetapkan dalam sidang paripurna DPR.
"Tidak bisa. Novanto kan fraksi, dia kan harus ada surat keputusan dari DPP PG. Surat keputusannya itu ditandatangani oleh ARB dan Idrus Marham yang tidak punya legal standing (karena Munas Riau telah habis). Jadi itu tidak sah," tegasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Pusaran konflik internal fraksi Partai Golkar semakin menarik. Pasalnya kubu Musyawarah Nasional (Munas) Ancol juga ikut melawan manuver
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang: Keterangan Siapa yang Benar?
- Usut Kasus Investasi Fiktif, KPK Panggil Petinggi PT. Insight Investmen Management dan PT Taspen
- Wayan Sudirta Soroti Sejumlah Persoalan di Institusi Polri Termasuk Kasus Penembakan Anggota Paskibraka di Semarang
- Aktif Mendorong Percepatan Reformasi Sektor Keuangan, Misbakhun Raih detikJatim Awards 2024
- Polda Riau Sita 30 Kg Sabu-Sabu, Irjen Iqbal Ancam Jerat Hukuman Mati Bandar Narkoba
- Bea Cukai Serahkan Barbuk Kasus Rokok Ilegal ke Kejari Kota Semarang, Ada Mobil Mewah