Maksimalkan Pengawasan, Bawaslu Terapkan Pola Daerah Rawan

jpnn.com - BENGKAYANG - Keterbatasan petugas pengawas pemilu di lapangan membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerapkan strategi khusus dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan presiden, 9 Juli mendatang.

Strategi khusus itu antara lain mengawasi secara khusus tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan pelanggaran dan mengawasi daerah-daerah yang terjadi lonjakan pemilih dan merangkul masyarakat sekitar untuk peduli terhadap pemilu yang jujur dan adil.

Sebagai contoh, anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dari Divisi Pengawasan, Krisantus Heru Siswanto, mendefenisikan salah satu daerah rawan di Kalbar, yaitu kabupaten yang banyak terdapat perusahaan perkebunan.

"Seperti di Kabupaten Bengkayang, di Kecamatan Jagoi Babang terjadi peningkatan jumlah pemilih hingga 460 pemilih pada pilpres nanti. Di daerah ini banyak perusahaan perkebunan," ujarnya di Bengkayang, Kalbar, Sabtu (28/6).

Daerah seperti ini menurutnya perlu pengawasan ekstra. Karena dikawatirkan muncul pemilih fiktif. Apalagi pemilih rata-rata-rata berstatus pendatang, dimana banyak status kependudukannya hanya diketahui pihak perusahaan. Sementara TPS juga dibuat di dalam perkebunan yang letaknya saling berjauhan.

Menghadapi kondisi ini, Krisantus saat memberi bimbingan teknis terhadap belasan panitia pengawas kecamatan se-Kabupaten Bengkayang, meminta pengawas menerapkan pola prioritas.

"Misalnya di satu desa terdapat 4 TPS, sementara pengawas pemilu hanya terdapat 3 orang. Harus ada 1 orang yang stanby terus selama proses pemungutan di TPS yang diperkirakan paling rawan terjadi kecurangan," katanya.

Para pengawas pemilu lapangan (PPL), kata dia, tidak bisa terus berputar mengitari semua TPS di desa tersebut. Karena jika demikian pengawasan kurang maksimal. Namun harus ada yang mengawasi secara khusus daerah rawan, sementara ada yang berputar ke TPS-TPS yang selama ini cenderung aman.