Mal di DKI Dianggap jadi Biang Kemacetan

“Karena itu saya mengharapkan Pemprov mengurai kemacetan di Jakarta benar-benar terwujud. Jika Pemprov ingin berhenti melakukan pembangunan mall, itu tergantung pada keberaian Pemprov sendiri. Tapi kalau diizinkan, lanjutnya, kemacetan semakin bertambah,” kata dosen Jurusan Planologi Universitas Trisakti ini.

Sebagai tawaran solusi, dia mengusulkan, ada baiknya keberadaan mall dipindahkan ke pinggiran atau ke luar Jakarta. Alasannya, kontribusi yang diberikan mall terhadap Jakarta sejauh ini memang terhitung kurang.

Ditanya soal pendapat yang mendesak segera dibangunnya jembatan penyeberangan orang (JPO) maupun terowongan bawah tanah di sejumlah wilayah, khususnya pusat perbelanjaan, Yayat pesimis langkah itu akan dilakukan oleh pihak mall. “Mana mau mereka membuat seperti itu. Pengusaha nggak mau mengeluarkan modal hanya untuk pembuatan jalan,” kata Yayat.

Selain itu, kata Yayat, pembangunan ruang bawah tanah saat ini masih belum memungkinkan. Karena peraturan mengenai tata ruang bawah tanah pun belum jelas keberadaanya. Hal ini baru bisa dilakukan jika peraturan tersebut sudah dibentuk. “Peraturan daerah tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) saat ini saja masih kacau. Bagaimana mau membuat tata ruang bawah tanah,” katanya.