Malam-malam Rumah Dinas Wali Kota Bima Arya Digeruduk Puluhan Orang
Dia pun mengancam akan tetap bertahan di rumah dinas wali kota Bogor, sampai orang nomor wahid di Kota Hujan itu mau menandatangani rekomendasi buruh.
Musababnya, hari ini (20/11) merupakan batas terakhir penyerahan rekomendasi kenaikan upah minimum kota. “Kami akan bertahan sampai wali kota mau menandatangani,” tegasnya.
Pantauan wartawan, aksi yang sudah berlangsung sejak pukul 22.00 WIB ini, tidak dijaga oleh aparat kepolisian.
Sejak buruh menduduki rumah dinas wali kota Bogor, tidak nampak penjagaan yang berarti. Hingga pukul 01.00 dini hari para buruh masih bertahan.
Ketika dikonfirmasi, Kabag Ops Polresta Bogor Kota Kompol Prasetyo Purba menilai tidak adanya penjagaan atau pembubaran massa aksi, dikarenakan apa yang dilakukan oleh buruh bukan aksi demonstrasi.
“Bukan aksi demo. Mereka mau ke rumah pak wali audiensi terkait UMK, karena audiensi di Disnaker deadlock. Hanya 12 orang perwakilan yang lainnya solidaritas buruh saja,” kata Prasetyo.
Langkah Kota Bogor tidak menaikan UMK tahun 2021 sebelumnya sudah diungkapkan Kepala Disnakertrans Kota Bogor Elia Buntang.
Hal itu mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang juga tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Seperti diketahui upah minimum kota (UMK) Bogor tahun 2020 di angka Rp 4,1 juta.
Sebelum mendatangi rumah dinas Wali Kota Bima Arya, puluhan orang itu sempat menggelar aksi di kantor Disnaker.
- Menaker Yassierli: Formula UMP 2025 Masih Dirumuskan
- Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Bima: Kasihan yang Sudah Antre Lama
- Ribuan Buruh Surabaya Bersemangat Memenangkan Khofifah-Emil
- Wamendagri Bima Arya Apresiasi Layanan Mobil Keliling Jemput Bola Dukcapil Surakarta
- Mengenal Skema Bipartit pada Penerapan UMP versi Apindo
- Rakornas II Dukcapil, Wamendagri Bima Arya: Pastikan Hak Pilih untuk Pemilih Marginal Terjamin