Malaysia Menjawab Berbagai Konflik
Sabtu, 16 Juli 2011 – 21:34 WIB
Kedua pihak juga sempat menyerahkan pertikaian itu melalui pihak ketiga (arbitrase). "Kita serahkan kepada pihak arbitrase untuk memberikan pilihan. Tetapi, kedua negara tetap no," ungkapnya. Namun, kedua pihak tetap berupaya mencari solusi terbaik untuk mengakhiri konflik tersebut. Dengan begitu, kata Sri Muhyiddin, kasus Ambalat bisa segera diatasi.
Orang nomor dua di Malaysia itu juga menanggapi tentang kasus pembalakan liar yang terjadi di Kalimantan. Sri Muhyiddin mengatakan, sejatinya Malaysia sangat menghomati UU yang berlaku di Indonesia. Persoalannya, kata dia, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang tidak menghormati UU. "Kalau memang ada pelarangan, ya kita tak akan melanggar," ujarnya. Sebab, kata dia, memang ada pihak yang menampung hasil pembalakan tersebut.
Sri Muhyiddin juga merespon masalah demo yang baru-baru ini melanda Malaysia. Demo yang diberi nama Bersih 2.0 yang digelar Anwar Ibrahim dan barisan opisisi itu memang menjadi isu hangat. Dia mengatakan, prinsipnya pemerintah Malaysia kami tidak pernah melarang adanya demo. "Semua demo boleh dilakukan. Asalkan, tidak bersifat anarkhis," cetusnya. Pemerintah, kata dia, juga sering menghadapi berbagai demo.
Karena itu, pemerintah berupaya tidak merespon demo anarkhis itu. Sri Muhyiddin juga menegaskan bahwa pemerintah sejatinya tidak pernah melarang kandidat lain mencalonkan diri dalam pemiluraya ini.
SURABAYA - Wakil Perdana Mentri Malaysia Tan Sri Dato Haji Muhyiddin Mohd Yassin berkunjung ke Surabaya, kemarin (15/7). Dalam rangkaian turnya ke
BERITA TERKAIT
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan
- Kemlu RI Berharap PM Israel Benjamin Netanyahu Segera Ditangkap
- Operasi Patkor Kastima 2024 Dimulai, Bea Cukai-JKDM Siap Jaga Kondusifitas Selat Malaka
- Hari Martabat dan Kebebasan, Simbol Ketahanan dan Harapan Rakyat Ukraina
- Gaza Menderita, Otoritas Palestina Tolak Rencana Israel Terkait Penyaluran Bantuan