Malaysia Percayakan Hukum di Indonesia

Selain itu, Dato" Seri Anifah menegaskan bahwa mengenai kejadian pada 13 Agustus lalu itu, setidaknya menjadi pembelajaran bagi kedua negara agar lebih berhati-hati, serta mencari satu pendekatan yang baik, demi utuhnya jalinan hubungan kerjasama yang sudah lama terjalin. Menyangkut sinyal dari Menlu Malaysia mengenai penegasan hukum terhadap pelaku pembakaran bendera Malaysia itu, Menlu RI Marty Natalegawa pun menegaskan, pemerintah Indonesia sudah menerapkan aturan hukum yang berlaku terhadap pelaku pembakaran bendera, juga berdasarkan SOP di Indonesia.

Perundingan RI-Malaysia kali ini, seperti diberitakan, memang disesali banyak kalangan di Indonesia, karena dianggap hasil akhir berupa penegasan yang diharapkan rakyat Indonesia belum terpenuhi. Antara lain seperti, apa saja yang harus dilakukan Malaysia terkait sejumlah kasus yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia, terhadap TKI dan kasus-kasus lainnya.

Lalu dengan demikian, apakah dari hasil perundingan ini telah mewakili daripada ekspektasi rakyat Indonesia? "Saya yakin dari hasil pertemuan empat mata antara saya dan Menlu Malaysia, telah sama-sama mewakili ekspektasi rakyat kedua negara. Karena ini bisa diselesaikan dengan cara yang damai, tidak anarkis dan lebih bijaksana," jawab Marty, yang menambahkan bahwa perundingan itu, selain membahas sengketa perbatasan, juga bertujuan mempererat hubungan yang telah ada antara Indonesia dan Malaysia.

Tak kalah penting, sahut Dato" Seri Anifah pula, pemerintah Malaysia juga merasa prihatin atas kondisi anak-anak TKI, khususnya yang berada di kawasan estate (perladangan) di seluruh wilayah Sabah, yang belum bisa mengenyam pendidikan yang lebih layak. "Segera saya akan perbincangkan kembali bersama ke kementerian terkait Malaysia, (untuk) mengatasi dan membantu anak-anak TKI, maupun permasalahan TKI di Sabah," janjinya. (ica)