Malaysia Temukan Lagi Kuburan Massal Korban Perdagangan Manusia
jpnn.com - KUALA LUMPUR - Polisi Malaysia kembali menemukan kuburan massal yang diduga korban perdagangan manusia di sejumlah wilayah di dekat perbatasan Thailand. Kuburan massal itu diyakini berisi mayat ratusan migran Bangladesh dan Myanmar.
Seperti dilansir BBC, Minggu (23/8), Menteri Dalam Negeri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahwa otoritas terkait meyakini yang ditemukan merupakan kuburan massal korban perdagangan manusia.
"Belum bisa memastikan berapa jumlah mayat yang ditemukan. Semuanya masih dalam penyelidikan," kata Ahmad Zahid Hamidi kepada wartawan di Kuala Lumpur, seperti dilaporkan Kantor berita Reuters yang dikutip kembali dari BBC.
Sementara Harian Utusan Malaysia melaporkan kepolisian Malaysia telah menemukan sekitar 30 kuburan. Ironisnya, kuburan itu berisi ratusan mayat di dua tempat di wilayah utara negara bagian Perlis yang berbatasan dengan Thailand.
Situs surat kabar Star melaporkan hampir 100 mayat ditemukan di salah satu kuburan, Jumat (21/8) lalu.
"Ini temuan awal dan kemungkinan jumlahnya lebih banyak," kata Ahmad Zahid ketika ditanya soal jumlah kepastiannya.
Ahmad Zahid mengatakan, kepolisian juga menemukan bekas kamp perdagangan yang terletak di daerah Klian Intan dan di desa-desa di dekat perbatasan.
"Mereka berada di sana untuk beberapa waktu. Saya menduga kamp telah beroperasi selama setidaknya lima tahun," katanya.(BBC/ray/jpnn)
KUALA LUMPUR - Polisi Malaysia kembali menemukan kuburan massal yang diduga korban perdagangan manusia di sejumlah wilayah di dekat perbatasan Thailand.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan
- Kemlu RI Berharap PM Israel Benjamin Netanyahu Segera Ditangkap
- Operasi Patkor Kastima 2024 Dimulai, Bea Cukai-JKDM Siap Jaga Kondusifitas Selat Malaka
- Hari Martabat dan Kebebasan, Simbol Ketahanan dan Harapan Rakyat Ukraina
- Gaza Menderita, Otoritas Palestina Tolak Rencana Israel Terkait Penyaluran Bantuan