Mampukah Indonesia Jadi Mediator Taliban dan Pemerintah Afghanistan?

Pertemuan antara Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) dengan delegasi Taliban dari Afghanistan di Jakarta pekan lalu (27/7/2019) disambut positif sejumlah pihak. Meski diharapkan berperan sebagai mediator, Indonesia bisa terganjal sejumlah keterbatasan.

Poin utama:

• Pertemuan JK-delegasi Taliban disambut positif sejumlah kalangan
• Indonesia harus berani menempatkan dirinya sebagai penengah konflik sehingga posisinya tidak diremehkan
• Tantangan bagi Indonesia adalah keterbatasan jaringan atau network di tengah hadirnya aktor internasional dalam konflik Afghanistan

Kedatangan delegasi Taliban ke Indonesia dipimpin Kepala Biro Politik Mullah Abdul Ghani Baradar, yang juga wakil dari pemimpin Taliban di Afghanistan.

Media setempat melaporkan, delegasi Taliban lainnya terdiri atas Abdussalam Hanafi (wakil kepala biro politik), Syekh Amir Khan Muttaqi (anggota dewan syura) Mullah Nur Ulaa Nuri (anggota biro politik dan mantan menteri informasi), Syekh Abdul Haq Wasiq (anggota biro politik dan mantan gubernur), Syekh Khair Ulla Khaikhwa (anggota biro politik dan mantan wakil kepala badan intelijen), Muhammad Suhail Syahin (juru bicara Taliban dan mantan menteri dalam negeri), serta Ali Shed (pengawal Mullah Baradar).

Sementara Wapres JK ditemani oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Tidak ada keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) maupun Kantor Wakil Presiden RI yang diterima ABC mengenai maksud dan tujuan dari kunjungan ini.

Kemenlu RI melalui juru bicaranya, Teuku Faizasyah, hanya membenarkan adanya pertemuan tersebut kepada awak media.

"Coba ditanyakan ke kantor wapres ya," ujar Faizasyah ketika ABC menanyakan bahasan utama dari komunikasi JK-Menlu dan delegasi Taliban, Selasa (30/7/2019).