Ma'mun Lebih Diandalkan
Senin, 19 Juli 2010 – 17:42 WIB
LUWUK- Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Binggai, Tarang Sangkota meyakini jika incumbent Ma'mun Amir adalah orang pilihan Golkar yang disiapkan untuk menjadi calon bupati (cabup) pada Pemilukada Kabupaten Luwuk tahun depan.
Keyakinan itu disampaikan Tarang kepada Luwuk Post (JPNN Grup) saat berada di markas Barisan Pendukung Ma'mun (BPM) Kedai Kopi 45 Keraton, Sabtu (17/7). Prediksi yang meyakinkan terhadap Ma'mun itu bisa saja meleset, apabila dalam survei Golkar nantinya tidak menjunjung tinggi apa yang namanya independensi. Sebagaimana yang disampaikan Tarang, ada sebagian pengurus DPD II Kabupaten Binggai serta pengurus di DPD I yang berupaya menjatuhkan Ma'mun sehingga dia tidak terakomodir pada survei Golkar nantinya.
Indikasi ini terlihat jelas pada proses pengakomodiran nama-nama yang masuk dalam bursa bakal calon Bupati. Ada beberapa oknum yang tidak menginginkan Ma'mun masuk dalam bursa kandidat. Tapi, upaya itu gagal. Sebab nama Ma'mun telah terdaftar sebagai calon Bupati berada di urutan kedua. Bagi saya inilah awal dari Kemenangan Ma'mun.
Sedangkan, Sofhian Mile (SM) yang kabarnya punya peluang besar dalam survei mendatang adalah kandidat yang juga disiapkan Golkar sebagai cabup. Tarang kembali menekankan pernyataannya, jika bukan Ma'mun yang terakomodir, itu artinya survei Golkar patut dipertimbangkan independensinya, termasuk ketika memilih SM.
LUWUK- Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Binggai, Tarang Sangkota meyakini jika incumbent Ma'mun Amir adalah orang pilihan Golkar yang disiapkan
BERITA TERKAIT
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik