Mana Janji Nawa Cita Jokowi-JK
jpnn.com - JPNN.com JAKARTA -- Kini sejumlah kalangan mulai mempertanyakan janji Nawa Cita yang digembar-gemborkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat kampanye pilpres lalu.
Nawa Cita adalah sembilan program prioritas yang akan dijalankan lima tahun pemerintahan Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo.
Menurut pengamat politik M.Qodari selama hampir satu semester pemerintahan, Nawa Cita belum berhasil dibuktikan Jokowi dan JK.
"Harusnya dibuat pengumuman 'Wanted! Dicari Nawa Cita janji Jokowi-JK. Sampai sekarang belum kelihatan. Presidennya sibuk blusukan. Menteri-menterinya sibuk buat heboh," ujar Qodari dalam diskusi di Jakarta Selatan, Minggu, (10/5).
Dalam program Nawa Cita, Jokowi-JK berjanji menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara.
Tak hanya itu, keduanya juga menjanjikan akan membuat pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi
Disusul janji membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Jokowi-JK juga berjanji menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
JPNN.com JAKARTA -- Kini sejumlah kalangan mulai mempertanyakan janji Nawa Cita yang digembar-gemborkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi