Mana Jargon Indonesia Hebat, Ekonomi Kok Merosot?

jpnn.com - JAKARTA -- Pada 20 Oktober 2014, pengambilan sumpah Joko Widodo menandai pemerintahan baru di Indonesia. Pria yang karib disapa Jokowi itu resmi menjadi presiden yang ketujuh, bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Namun menurut Wakil Sekjen Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan, selama lima bulan lebih pemerintahan Jokowi-JK berkuasa, belum ada roadmap perekonomian Indonesia yang dilahirkan untuk membuat kebijakan strategis. Kata dia, kondisi ini jauh berbeda dengan yang dinyatakan dalam kampanye dengan menjanjikan kemajuan ekonomi Indonesia mandiri dan berdaulat, dan jargon "Indonesia Hebat".

Hendrik mengatakan, bukannya kondisi perekonomian Indonesia jauh lebih baik, malah makin terperosok permainan pasar bebas. Itu ditandai dengan rupiah merosot, mafia bahan pokok bebas bermain, subsidi BBM dihapus dan penghapusan subsidi gas buat rakyat.

"Harga bahan pokok yang melambung di tengah pelemahan rupiah empat bulan terakhir adalah bukti bahwa pasar dalam negeri masih tergantung impor. Negara seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Belum terdengar apa grand strategy menuju kedaulatan dan kemandirian ekonomi," kata Hendrik kepada wartawan Rabu (25/3).

Di sisi makro, kata Hendrik,  ekonomi juga tak membaik, penegakan hukum bermasalah dan terakhir konflik politik makin terbuka. "Malah diperburuk dengan masalah penegakan hukum dan konflik politik di tingkat nasional," katanya.

Jika yang dikejar pemerintah adalah target investasi, kata Hendrik, kondisi ini jelas tidak menarik calon penanam modal. Bisa jadi mereka berpikir ulang, lalu mengalihkan rencana investasinya ke negara yang lebih aman.

Kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa harus berbasis usaha dan pengusaha dalam negeri yang satu dekade terakhir sudah menunjukkan prestasi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi global 2008 lalu. Karena itu Luntungan mendesak pemerintah Jokowi-JK harus memberi insentif kepada usaha lokal.

"Pemerintah harus mengarahkan perbankan nasional untuk memprioritaskan kredit produktif. Bukan konsumtif seperti terjadi selama ini," ungkap Hendrik. (awa/jpnn)