Mana Mungkin Kader Partai Pro-Khilafah Bisa Jadi Presiden, Ketua MPR, DPR, dan Menteri?

Mana Mungkin Kader Partai Pro-Khilafah Bisa Jadi Presiden, Ketua MPR, DPR, dan Menteri?
Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. FOTO: Dok. JPNN.com

PAN juga menghormati langkah Partai Gerindra, Demokrat, dan PKS dalam menyikapi persoalan ini. Termasuk jika mereka berencana menindaklanjutinya melalui jalur hukum. Selama langkah yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan demokrasi, PAN akan menghargainya.

Saleh mendengar Gerindra, Demokrat, dan PKS akan menempuh jalur hukum. Ada juga yang akan melaporkan mahkamah kehormatan dewan (MKD).

"Saya kira, itu sah-sah saja. Silahkan, kita akan menghormati pilihan-pilihan teman-teman tersebut," ungkapnya.

Di internal PAN sendiri sejak awal beredarnya video tersebut sudah ada keinginan untuk menempuh jalur hukum. Namun sebagian ada yang meminta agar Laiskodat diberi kesempatan minta maaf.

Kalau nanti ada langkah hukum, PAN memastikan bukan untuk menambah kisruh suasana, tetapi lebih pada pembelajaran politik dan hukum bagi semua.

"Sebab, di dalam demokrasi, semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan," kata Saleh. (boy/jpnn)


Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai pernyataan tidak pantas dan tidak etis yang disampaikan oleh Ketua Fraksi


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News