Mana yang Lebih Pintar, Mafia Beras atau Jokowi-JK?

jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla soal beras, sudah bisa dibaca dengan baik oleh mafia. Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi bahkan memberi penilaian, para mafia itu pintar membaca Jokowi.

Menurut Uchok, mafia beras tahu program ketahanan pangan hanya sebuah janji manis di bibir Jokowi saja. "Target mafia beras hanya satu, agar Pemerintah Jokowi dipaksa untuk melakukan impor beras sebanyak-banyaknya ke Indonesia," kata Uchok, Minggu (1/3).

Dia mengatakan, langkah pertama mafia untuk memuluskan rencana itu adalah mendorong naiknya harga beras. Supaya, kata dia, stok beras di gudang Badan Urusan Logistik habis untuk operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga.

"Yang diamati oleh mafia itu adalah bila melihat data terdahalu, realisasi pengadaan gabah atau beras oleh Bulog rata-rata hanya sebesar 46 persen dari target. Oleh karena HPP (Harga Pembelian Pemerintah) lebih rendah dari harga pasar," katanya.

Saat ini saja, Uchok melanjutkan, HPP dari masyarakat hanya Rp 3.300 per kilogram. Sedangkan harga pasar bisa mencapai  Rp 12.500. Artinya, masyarakat lebih baik menjual beras melalui pasar daripada menjual ke Bulog. Padahal, Bulog membeli beras melalui mitra Bulog. 

"Mitra yang aktif menjual ke Bulog hanya sebanyak 50,87 persen saja," katanya.

Jadi, Uchok menyimpulkan, metode HPP tidak efektif menyerap hasil produksi padi dalam negeri. "Seharusnya, Jokowi tidak hanya blusukan ke mana-mana, tapi harus punya pikiran bahwa metode ini harus dihapus," bebernya.

Sebab lanjut dia, HPP ini lebih berfungsi sebagai batas terendah dari harga pasar, dan juga sebagai indikator perlu impor beras. Menurutnya, HPP bukan untuk membantu petani agar bisa kaya raya. "Malahan petani bisa menjadi miskin," tegasnya.