Manajer BOS Buat Kesepakatan Khusus

“Jujur saja, jika tidak ada kesepakatan ini, kita sama-sama takut masuk penjara. Kalau kemarin waktu 2010 masih dikelola oleh propinsi, tidak ada kendala. Karena kami tidak dituntut untuk membuat RKA dan lain sebagainya. Lebih sederhana.  Jadi, saat ini juga  tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, meskipun kami mendengar kabar bahwa dana BOS bisa memperoleh pengecualian. Tapi ternyata pihak keuangan daerah tidak menerima informasi itu. Maka dibuatkan kesepakatan ini,” papar Zulkifli.

Untuk sosialisasi BOS sendiri, Zulkifli mengaku jika dirinya memang tidak mengikuti sosialisasi BOS, mengingat dirinya belum lama menduduki jabatan sebagai manager BOS. “Saya juga tidak mengerti mengenai sosialisasi itu, karena saya kan baru menjabat sebagai Manager BOS, karena sebelumnya pensiun. Sebelumnya memang ada sosialisasi, tetapi yang ikut bukan saya. Jadi penekanan-penekanan yang harus dilakukan itu yang tidak kami dapatkan. Saya pernah ikut sosialisasi, hanya sekali termasuk bagian keuangan juga ikut,” tukasnya.

Selain itu, persoalan lainnya yang menyebabkan dana BOS terlambat disalurkan adalah pihak tim keuangan daerah berpendapat bahwa dana BOS jika sudah masuk kas daerah artinya harus mengikuti sistem keuangan daerah.

Sehingga, harus ada ketok palu dan mensahkan anggaran sebelum dana dicairkan. “Nah, ketika Kadisdik pulang dari Rembuk Nasional Pendidikan di Jakarta beberapa hari lalu, kita menerima kabar jika pencairan dana BOS bisa mendapat pengecualian. Tapi sayangnya, tetap saja keuangan daerah tidak menerima informasi itu. Jadi inilah yang menyebabkan keterlambatan. Tapi kami sudah berkomitmen akan mencairkan hari ini dan sudah final semua,” terangnya.