Manfaatkan Reses Perdana DPR, Misbakhun Ucapkan Terima Kasih kepada Konstituen

BUMN yang bergerak di bidang produksi kertas itu telah dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada September 2018. Para mantan pegawai PT Kertas Leces pun mengadu kepada Misbakhun.
“Saya dapat oleh-oleh penting dari Probolinggo yang pasti akan saya follow up di Senayan (DPR, red),” ucap Misbakhun. “Khusus tentang tunggakan sertifikasi guru akan saya sampaikan kepada menteri keuangan,” sambungnya.
Adapun pada hari kedua safari, Misbakhun mengawalinya dengan pertemuan di Desa Nguling, Kabupaten Pasuruan. Dalam pertemuan yang dibuka oleh Kepala Desa Nguling Edi Suyitno itu Misbakhun kembali bertemu dengan ratusan Relawan Tekun.
Setelah itu, Misbakhun menghadiri rapat konsolidasi internal DPD II Golkar Kota Pasuruan. Hal yang dibahas pada rapat konsolidasi itu adalah upaya memenangkan kader Golkar pada Pemilihan Wali Kota Pasuruan tahun depan.
“Kita harus menjunjung tinggi muruah Partai Golkar di Kota Pasuruan dengan komitmen sungguh-sungguh menempatkan kader terbaik kita untuk duduk sebagai wali kota,” katanya.
Kegiatan terkahir Misbakhun dalam safari politik itu adalah serap aspirasi masyarakat di Balai Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Dalam pertemuan itu Misbakhun menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh sukarelawan yang telah membantunya di pemilu legislatif, serta memenangkannya Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
“Mohon doanya untuk kami khususnya Presiden Jokowi agar sukses menjalankan amanah dengan baik,” pungkasnya.(radarmalang.id)
Legislator Partai Golkar Mukhamad Misbakhun (MM) memanfaatkan masa reses perdana DPR 2019-2024 untuk menemui konstituen dan tim sukarelawannya di dapil yang mengantarnya melenggang ke Senayan.
Redaktur & Reporter : Antoni
- Innalillahi, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Meninggal Dunia
- Sinyal Jokowi Gabung PSI Makin Kuat, Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik
- 1.824 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
- Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pengelolaan Aset Negara Oleh PPKGBK
- Sahroni Usul KPK Buat Aturan Penahanan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN
- Praktisi Intelijen Sebut Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Soal UU TNI