Mangindaan Akui Ada Mafia CPNS Gentayangan

Dalam reker itu, anggota Komisi II DPR Basuki Tjahaya Purnama, menyatakan, hasil tes diminta harus dibuka setransparan mungkin. Pasalnya, sistem komputerisasi dipandang tidak 100 persen menjamin hasil seleksinya murni, serta masih bisa dimainkan oknum-oknum tertentu. "Saya tahu benar kalau komputerisasi tidak menjamin kemurnian hasil seleksi. Itu saya alami sendiri ketika menjadi Bupati Bangka-Belitung," ungkap Basuki.

Diceritakannya, saat hasil seleksi lewat komputerisasi akan diumumkan, beberapa stafnya waktu itu meminta diumumkan yang lulus saja. Hanya saja, dia mengaku menolak dan memutuskan untuk memampangkan seluruh hasil tes.

"Apa yang terjadi? Ternyata yang lulus itu sebagian nilainya di bawah (rendah). Sedangkan yang nilainya 80 atau 90, justru ditaruh di bawah. Rupanya, ada oknum yang sengaja men-delete hasil komputernya, karena ada titipan dari pejabat A atau B," tutur Basuki.

Dari pengalamannya itu, makanya dia meminta agar sistem pemeriksaan serta pengumuman CPNS diubah dan dibuat setransparan mungkin. Demikian juga hasil ujian CPNS, supaya dikembalikan kepada pelamar, agar bisa dilihat hasil pemeriksaannya. "Jangan lagi yang diumumkan yang lulus. Kalau mau transparan, semuanya dipampang. Biar pelamar bisa tahu mengapa sampai tidak lulus," cetusnya.