Mangindaan Bantah Remunerasi Topang SBY
Rabu, 22 Desember 2010 – 23:11 WIB

Mangindaan Bantah Remunerasi Topang SBY
JAKARTA-Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, membantah bila pemberian remunerasi yang terkesan dikebut karena ada unsur politisnya. Menurut dia, pemberian itu sudah sesuai program reformasi birokrasi gelombang kedua yang sementara berjalan.
"Tidak ada urusannya dengan politik. Tidak ada juga kaitannya dengan upaya pemerintah menopang pamor pak SBY ataupun Demokrat. Pemberian remunerasi kan memang sudah ada programnya dan sesuai RPJM 2005-2025," kata Mangindaan pada JPNN, Rabu (22/12). Dia menyatakan, pemberian remunerasi bukan merupakan tujuan utama dari reformasi birokrasi. Tapi dimaksudkan untuk mengubah tujuh area perubahan yang selama ini masih kurang dan belum tercapai pada reformasi birokrasi gelombang pertama.
Baca Juga:
"Ada tujuh area perubahan yang jadi sasaran reformasi birokrasi. Jadi bukan remunerasinya, salah besar kalau ada anggapan pemerintah menggenjot remunerasi untuk menarik simpati PNS, TNI, Polri," ujarnya. Dia membeber area perubahan yang diharapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah restrukturisasi organisasi, tata laksana antar instansi, managemen sumber daya aparatur, peningkatan fungsi pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan perubahan mindset/culture set. (Esy/jpnn)
JAKARTA-Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, membantah bila pemberian remunerasi yang terkesan dikebut
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- PSI Adopsi Ide Partai Super Tbk Jokowi, Ini Kata Pakar soal Dampaknya
- Posisi Letkol Teddy di Seskab Langgar UU TNI, TB Hasanuddin: Harus Mundur dari Militer
- TB Hasanuddin Ungkap Beberapa Pasal Menarik Perhatian dalam DIM RUU TNI
- Kanang Desak Bersih-Bersih Total Sebelum Kolaborasi dengan Danantara
- Rustini Muhaimin Menggelar Bakti Sosial saat Bersafari Ramadan ke Gunungkidul
- Kata Said PDIP Soal Masa Jabatan Ketum Partai Digugat: Saya Kira MK Akan Hormati Kedaulatan Parpol