Mangindaan Bantah Remunerasi Topang SBY
Rabu, 22 Desember 2010 – 23:11 WIB
JAKARTA-Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, membantah bila pemberian remunerasi yang terkesan dikebut karena ada unsur politisnya. Menurut dia, pemberian itu sudah sesuai program reformasi birokrasi gelombang kedua yang sementara berjalan.
"Tidak ada urusannya dengan politik. Tidak ada juga kaitannya dengan upaya pemerintah menopang pamor pak SBY ataupun Demokrat. Pemberian remunerasi kan memang sudah ada programnya dan sesuai RPJM 2005-2025," kata Mangindaan pada JPNN, Rabu (22/12). Dia menyatakan, pemberian remunerasi bukan merupakan tujuan utama dari reformasi birokrasi. Tapi dimaksudkan untuk mengubah tujuh area perubahan yang selama ini masih kurang dan belum tercapai pada reformasi birokrasi gelombang pertama.
Baca Juga:
"Ada tujuh area perubahan yang jadi sasaran reformasi birokrasi. Jadi bukan remunerasinya, salah besar kalau ada anggapan pemerintah menggenjot remunerasi untuk menarik simpati PNS, TNI, Polri," ujarnya. Dia membeber area perubahan yang diharapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah restrukturisasi organisasi, tata laksana antar instansi, managemen sumber daya aparatur, peningkatan fungsi pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan perubahan mindset/culture set. (Esy/jpnn)
JAKARTA-Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, membantah bila pemberian remunerasi yang terkesan dikebut
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Ratusan Orang di Klaten Deklarasikan Gerakan Jateng Muda
- Elektabilitas Pramono-Rano Karno Tinggi di Semua Wilayah Jakarta
- Menjelang Pemungutan Suara, Bawaslu Minta Pengawas Pilkada 2024 Bikin LHP Secara Detail
- Ahmed Zaki Iskandar Minta Kader Golkar Bekerja Keras Memenangkan Ridwan Kamil-Suswono
- Ridwan Kamil Janji Mau Bikin Jakarta Maju Tetap Berkeadilan
- Membangun Jakarta Bareng Anak Muda, RK Ecosystem Kenalkan Program Kolaborasi ala RIDO