Mangindaan: UKP PIP Hendaknya Mengutamakan Toleransi Antarumat Beragama

jpnn.com, MANADO - Wakil Ketua MPR Letjen TNI (Purn) E.E. Mangindaan menilai, susunan Dewan Pengarah di Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Rabu (7/6/2017) sudah bagus. Tentu, nantinya, ada organisasi di bawahnya atau sub bagian yang bergerak di lapangan.
Berbicara kepada pers usai menyampaikan sosialisasi Empat Pilar di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Kamis (8/6) petang, Mangindaan menyampaikan harapannya, agar UKP PIP lebih mengutamakan toleransi antarumat beragama. Apalagi di UKP PIP ini terdapat para tokoh yang mewakili unsur agama. Sehingga diharapkan dapat memperkuat komitmen antarumat beragama.
Soalnya, menurut mantan Gubernur Sulawesi Utara kelahiran Solo ini, sekarang ini kita terganggu oleh isu intoleransi dan lunturnya solidaritas antarsesama anak bangsa. Tugas-tugas ini, selama ini, dilaksanakan MPR melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR dan, tentunya, akan sinkron dengan apa yang akan dikerjakan UKP PIP.
Menjawab pertanyaan seorang peserta sosialisasi mengenai konsistensi terhadap pernyataan Pancasila harga mati, dan kaitannya dengan pernyataan yang pernah diucapkan seorang anggota DPR (melalui bukunya: Aku Bangga Jadi Anak PKI), Mangindaan menyatakan, tidak ada tempat ideologi komunis di Indonesia.
"Kita memang tidak perlu memusuhi PKI, tapi kalau ada yang mau menghidupkan kembali ideologi komunis, silakan keluar dari Indonesia," tegas Mangindaan.
"Pancasila harga mati," katanya.(adv/jpnn)
Wakil Ketua MPR Letjen TNI (Purn) E.E. Mangindaan menilai, susunan Dewan Pengarah di Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- IHSG Anjlok, Waka MPR: Kuatkan Basis Investor Instituional Domestik
- Gelar Bazar Murah di Subang, Waka MPR: Ringankan Beban Masyarakat
- Waka MPR Jajaki Peluang Investasi di Bidang Teknologi Karbon Rendah
- Dukung Eksistensi BPKH, Ketua MPR: Penting untuk Meringankan Biaya Haji
- Anak Menkum Supratman dan Ahmad Ali Dilaporkan ke KPK terkait Pemilihan Pimpinan MPR dan DPD
- Waka MPR Apresiasi Penjelasan Dirut Pertamina: Redam Kegundahan Publik