Mangkir dari Tugas, 2 Polisi di Gorontalo Dipecat
jpnn.com - GORONTALO - Polda Gorontalo memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap dua personel Polri, yaitu Bripka AP dan Bripda AT.
Dua anggota polisi dipecat itu akibat mangkir dari tugas lebih dari 30 hari berturut-turut tanpa izin yang sah.
Kedua personel tersebut melanggar Pasal 14 Ayat 1 Huruf A Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 7 Ayat 3 Huruf B Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Gorontalo Komisaris Besar Wahyu Tri Cahyono mengatakan sanksi PTDH itu diberikan berdasarkan keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep/5/I/2023 dan Nomor: Kep/6/I/2023 tanggal 9 Januari 2023.
"Bahwa terhitung mulai tanggal tersebut, telah diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri terhadap Bripka KP anggota Polsek Taluditi Polres Pohuwato dan Bripda AH anggota Polres Boalemo," katanya di Gorontalo, Selasa (17/1).
Dia menyatakan bahwa disiplin merupakan napas bagi setiap anggota Polri, serta menjadi dasar yang diajarkan sejak mengikuti pendidikan pembentukan anggota Korps Bhayangkara.
Melalui disiplin, papar dia, setiap anggota Polri diajarkan tentang ketaatan terhadap asas, norma, hukum dan peraturan yang berlaku.
Oleh karena itu, lanjut dia, bagi personel Polri yang melanggar, berlaku sanksi peraturan disiplin hingga kode etik profesi Polri.
2 polisi di Gorontalo dipecat alias kena PTDH akibat mangkir dari tugas. Wujud komitmen Kapolda Gorontalo menerapkan penghargaan dan hukuman secara seimbang.
- Elektabilitas Toni Uloli-Marten Taha Makin Moncer di Pilgub Gorontalo versi TBRC
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral