Manisnya...PKS Tegaskan Setia Bersama KMP
Salim: Kami Tak Incar Kursi Menteri
jpnn.com - JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya gerah dengan tudingan mereka mengincar kursi menteri di Kabinet Kerja.
Berkali-kali, banyak petinggi partai yang sudah menegaskan kunjungan Presiden PKS Sohibul Imam didampingi sejumlah pengurus DPP PKS ke Istana Negara menemui Presiden Joko Widodo pertengahan Desember 2015, bukan untuk meminta atau menego agar kadernya masuk dalam kabinet.
Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri mengatakan, kunjungan itu hanya sekadar untuk membangun kebersamaan. Selain itu, agar presiden nanti mau hadir dalam acara yang akan dibuat PKS. Ia menegaskan, PKS tetap berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Merah Putih.
"Kami ke sana bukan untuk mencari kursi atau jabatan tapi membangun kebersamaan," tegas Salim, Minggu (3/1). "Kunjungan itu hanya bersilaturahmi. Itu adalah hal yang wajar," tambah Salim.
Dia mengatakan seluruh program pemerintah akan tetap didukung sepanjang pro rakyat. "Kalau tidak, tentu kita akan kritik," tegasnya.
Bagi PKS, kata Salim, bekerjasama dengan siapapun tidak masalah karena itu menunjukkan cerminan partai dakwah. PKS ingin pemimpin berhasil memimpin negeri ini. "Kami tetap memberikan kritik yang membangun, check and balances juga kita jaga," jelas Salim.
Dia mengatakan, hal yang baik akan terus dipertahankan. Termasuk dengan KMP. "Tapi satu sisi kami bebas sebagai partai mandiri untuk membangun, salah satunya dengan silaturahmi," katanya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya gerah dengan tudingan mereka mengincar kursi menteri di Kabinet Kerja. Berkali-kali, banyak petinggi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan