Mantan Anak Buah SBY Dituntut 7 Tahun Bui
jpnn.com - jpnn.com - Mantan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I Putu Sudiartana dituntut tujuh tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Mantan anak buah Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat itu juga dituntut membayar uang pengganti Rp 300 Juta.
"Menuntut, supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sesuai dakwaan," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Joko Hermawan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/2).
Jaksa menyatakan Putu menerima Rp 500 juta dari pengusaha Yogan Askan, melalui sekretarisnya Novianti. Menurut jaksa, Putu mengetahui uang tersebut dimaksudkan agar membantu penambahan dana alokasi khusus (DAK) di APBN Perubahan 2016 untuk pembangunan jalan di Sumatera Barat (Sumbar).
Selain itu, jaksa juga mengatakan Putu menemui anggota Banggar DPR Rinto Subekti dan Wihadi Wiyanto agar memasukkan anggaran untuk Sumbar tersebut dalam APBN Perubahan 2016.
Selain suap, Putu juga dinyatakan jaksa terbukti menerima gratifikasi Rp 2,7 miliar. Kemudian, uang yang ditemukan KPK saat operasi tangkap tangan SGD 40.000, juga dianggap sebagai bagian dari gratifikasi.
Jaksa juga menuntut agar hakim mencabut hak politik Putu. Adapun hal yang memberatkan perbuatan Putu tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, serta mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR.
Menanggapi tuntutan itu, Putu meminta waktu dua minggu mengajukan pembelaan. "Saya minta waktu dua minggu. Saya ajukan pleidoi secara pribadi dan juga pengacara," kata Putu di persidangan.(boy/jpnn)
Mantan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I Putu Sudiartana dituntut tujuh tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.
Redaktur & Reporter : Boy
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Usut Kasus korupsi CSR, KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini
- KPK Jerat 2 Orang sebagai Tersangka Kasus Korupsi PT PP