Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut Hukuman 6 Tahun Penjara
jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) nenuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan kepada bekas anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil.
Jaksa menilai Rizal terbukti menerima suap senilai total Rp 1,3 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.
Uang Rp 1,3 miliar itu terdiri dari SGD 100 ribu dan USD 20 ribu.
"Menyatakan terdakwa bersalah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 12 huruf b UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dakwaan pertama," kata Jaksa Arin Kurnia Sari saat membacakan surat tuntutan, Senin (12/4).
Jaksa juga menuntut Rizal agar dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp1 miliar.
Apabila tidak dapat membayarkan setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita.
Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, Rizal akan dihukum satu tahun penjara.
Jaksa juga menuntut hak Rizal untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama tiga tahun.
Dalam melayangkan tuntutan jaksa mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan.
Untuk hal meringankan Rizal dinilai belum pernah dihukum.
Sementara itu, hal memberatkan, perbuatan Rizal dianggap tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.
"Tidak berterus terang mengakui perbuatannya dan perbuatan terdakwa telah mencoreng BPK," kata jaksa. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Rizal Djalil, eks anggota BPK ini dituntut enam tahun penjara.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Inilah Putusan KPK soal Penggunaan Jet Pribadi Kaesang bin Jokowi
- KPK Sarankan Semua Pihak Profesional Saat Tangani PK Mardani Maming
- Debat Pilgub Jateng: Andika Sebut Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Menurun
- KPK Panggil Auditor Utama BPK terkait Kasus Korupsi X-Ray di Kementan
- Usut Kasus Korupsi Rp100M di PT INTI, KPK Panggil Direktur Danny Harjono dan Tan Heng Lok