Mantan Anggota Komnas HAM: Penculikan Aktivis Pelanggaran HAM Berat
![Mantan Anggota Komnas HAM: Penculikan Aktivis Pelanggaran HAM Berat](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Mantan anggota Komnas HAM Mayjen TNI (Purn) Syamsoedin mengatakan, peristiwa penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1998 adalah fakta dan masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Komisi Nasional (Komnas) HAM telah melakukan pengkajian dan penilaian atas kasus tersebut dan telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk dituntaskan penyelesaian kasusnya melalui pengadilan HAM. Namun, rekomendasi Komnas HAM itu hingga kini belum terlaksana.
“Kita mengadakan pemantauan, pemantauan kita tingkatkan ke penyelidikan. Ditemukan pelanggaran HAM berat, kita kirim ke Kejaksaan Agung hasilnya,” kata Syamsoedin dalam diskusi bertajuk Penculikan Aktivis: "Fakta atau Fitnah?" di Jakarta, Minggu (8/6).
Dijelaskan Syamsoedin, laporan hasil penyelidikan Komnas HAM itu pun telah dilakukan perbaikan berdasarkan permintaan Kejagung. Dari penyelidikan, penyelesaikan kasusnya seharusnya ditingkatkan menjadi penyidikan serta penuntutan. “Dari Komnas HAM berkasnya sudah lengkap,” jelasnya.
Terkait dengan kasus penculikan aktivis 1998 oleh Kopassus di masa-masa reformasi, lanjutnya, juga menjadi bagian dari penyelidikan Komnas HAM yang diduga turut melibatkan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto yang kini turut bertarung dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
Proses penyelidikan Komnas HAM sendiri, kata Syamsoedin, memang berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di kalangan TNI saat itu. Meski, berdasarkan putusan DKP yang suratnya kini bocor di kalangan media memutuskan Prabowo Subianto dicopot dari jabatannya dan diberhentikan dari militer.
“PutusanDKP memang tidak mengatakan ada tidaknya pelanggaran HAM berat, DKP tidak bisa mengatakan pelanggaran HAM berat. Dia hanya meneliti ada kesalahan atau tidak dan rekomendasinya memberhentikan saja. Yang mengatakan pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM,” jelasnya.
Sementara, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Mugiyanto mengatakan, penuntasan dugaan kasus pelanggaraan HAM dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa para aktivis di era kejatuhan Orde Baru penting dilakukan bagi para keluarga korban. Dan, desakan para keluarga korban ini tidak ada kaitannya dengan politik atau pun Pemilu Presiden (Pilpres).
JAKARTA - Mantan anggota Komnas HAM Mayjen TNI (Purn) Syamsoedin mengatakan, peristiwa penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1998 adalah fakta
- Cari Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka, Bareskrim Polri Geledah Satker Kementerian ESDM
- Pesan Penting Wamenaker Afriansyah Noor Saat Menutup Raker Itjen Kemnaker di Bogor
- Polisi Ungkap Dua Tersangka Baru Kerusuhan Konser Musik di Tangerang, Ini Perannya
- Kunjungi SITC di Shanghai, Menaker Ida Fauziyah Ungkap Sejumlah Potensi Kerja Sama
- Kasus Brigadir F Punya 81 Gram Sabu-Sabu, Irjen Djoko Tak Pandang Bulu
- Kolaborasi Bicara Udara dan BRIN dalam Penanganan Polusi